Ini penjelasan Demokrat tak hadiri pembukaan Munaslub Golkar
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo mengaku tidak tahu soal undangan menghadiri acara Munaslub Golkar di Nusa Dua Bali. Dirinya berdalih soal undangan hanya Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono yang tahu.
"Waduh saya tidak tahu," kata Pramono usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Bali, Minggu Petang (15/5) di Sanur Bali.
Saat ditanya apakah Partai Demokrat tak menerima undangan, dia tetap mengaku tak tahu. "Waduh, saya tidak mengerti. Kalau undangan kan biasanya ketua umum atau sekjen," paparnya.
Saat ini, dia menjelaskan, Ketua Umum Partai Demokrat, SBY tengah ada suatu keperluan. Sayang ia tak merinci hal itu lebih jauh.
"Kebetulan ketua umum ada undangan, sekjen kebetulan sedang berada di Meksiko sebagai Sekjen PSSI," kilah Pramono.
Saat ditanya mengapa tak mengutus dirinya, Pramono mengaku mungkin bukan posisinya untuk menghadiri. "Mungkin karena levelnya. Kalau ketua, sekretaris, itu kan selevel ya. Kalau di bawah itu biasanya kita permohonan maaf untuk tidak hadir," kelit dia.
Pramono juga menampik ketidakhadiran Demokrat dikaitkan dengan sikap politik partai berlambang beringin tersebut yang memilih bergabung bersama pemerintah. "Oh jangan dikaitkan ke situ. Karena kami kan juga tidak dalam satu kelompok dengan Golkar dulu dan sekarang," demikian Pramono.
Untuk diketahui, jajaran petinggi Partai Demokrat tak menghadiri pembukaan Munaslub Partai Golkar yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap kala Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) mengabsen satu persatu tamu undangan yang hadir.
Namun, begitu tiba giliran Partai Demokrat disebut, suasana mendadak hening. Pasalnya, tak ada satupun perwakilan dari partai yang menghadiri pembukaan Munaslub.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca SelengkapnyaApalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnya"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaHal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya