Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pembaca teks proklamasi dalam upacara peringatan HUT ke-72 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2017 akan dilakukan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, bukan Ketua DPR Setya Novanto. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai dipilihnya Zulkifli bukan karena penunjukkan, melainkan giliran.

"Saya baru dapat kabar tadi. Bahwa ternyata itu giliran. Tahun pertama Pak Nov, tahun kedua Pak Irman, tahun ketiga Pak Zul, jadi perubahan bergiliran," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8).

Fahri menganggap tidak dipilihnya Setnov bukan karena dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Enggak ada karena itu rupanya giliran," tegasnya.

Lagipula, kata dia, tak ada aturan baku untuk menentukan pembaca teks proklamasi di Istana Negara saat upacara HUT Kemerdekaan RI. Penentuan itu menjadi wewenang dari pihak protokoler Istana.

"Enggak ada. Saya enggak tahu aturan bakunya ya. Karena biasanya acara protokoler di Istana detailnya kan kita enggak tahu. Saya belum detail baca," pungkasnya.

Indonesia Corruption Wacth (ICW) meminta Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk membacakan teks prokalamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI pada 17 Agustus 2017 di Istana Negara, Jakarta. Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan permintaan itu karena Setnov telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya tersangka korupsi proyek e-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari kemerdekaan ke-72 mendatang," kata Emerson saat dihubungi, Senin (7/8).

Menurutnya, Jokowi harus menutup ruang bagi koruptor berpartisipasi di agenda kenegaraan jika Indonesia ingin merdeka dari korupsi.

Sebagai gantinya, Emerson menyarankan Presiden Jokowi menunjuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk membacakan teks proklamasi. Selain tidak terlibat korupsi, penunjukan Zulkifli juga bagian dari rotasi pembacaan teks proklamasi.