Merdeka.com - Beberapa calon legislatif (caleg) gagal mulai mencari pekerjaan baru. Kali ini mereka mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.

Mendengar fenomena tersebut, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menanggapi santai. Kata dia, setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK.

"Kalau ada teman-teman yang memang banyak gagal dan mendaftar itu kan hak orang," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Utut mengatakan DPR memiliki tolak ukur tersendiri untuk memilih calon anggota BPK. Serta tidak selalu berdasarkan asaz pertemanan.

"Tentukan orang bukan hanya perkawanan, tapi ada pertimbangan aspek-aspek teknis aspek lapangan, dan pertimbangan politis," ungkapnya.

Meski begitu, Utut yakin para caleg gagal yang mengikuti seleksi calon anggota BPK memiliki kompetensi yang baik dibidang ekonomi. Beberapa caleg itu, juga dinilai Utut memiliki kinerja yang baik.

"Dari sembilan orang yang disanakan betul ada yang dari parpol, tapi meski dari parpol tetap top markotop lah masalah keuangan khususnya pemeriksaan. Disana kan ada Pak Harry Azhar aziz, dan lain-lain semuanya kan perform semua," ucapnya.

Di tempat yang sama, anggota komisi XI Hendrawa Supratikno yakin calon anggota BPK kali ini akan profesional. Pasalnya, kegiatan di partai juga menuntut profesionalitas tinggi.

"Di partai itu profesionalitasnya lebih tinggi, puluhan ribu orang ingin datang ke Senayan, atau kita nunggu penunjukkan dari atas. Semua yang datang ke Senayan pasti petarung hebat, ada yang mendapatkan ratusan ribu," ujar Hendrawan.

Tambahnya, saat ini juga sudah ada anggota BPK yang berasal dari partai politik. Bagi Hendrawan yang terpenting adalah kompetensi dari para calon itu sendiri.

"Kan sudah ada di bapak yang orang orang latar belakangnya parpol. Contohnya rizal dahlil, aksanul kasasi, Hari Azhar Azis, terus apa masalahnya. Yang penting kan kompetensinya cocok dengan tuntutan, pekerjaan yang dikerjakan," katanya.