Ini kata Demokrat soal lobi Megawati tarik PAN ke pemerintah
Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Amir Syamsuddin enggan berkomentar tentang peranan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut melobi PAN agar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.
"Jangan sampai saya yang menjawab soal itu karena saya tidak punya kuasa atas hal itu," kata Amir di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Meskipun begitu, kata Amir, Demokrat menegaskan bahwa kepindahan PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hak sepenuhnya dari partai tersebut.
"Saya sudah bilang berkali-kali itu sudah hak politik PAN. Tidak perlu koordinasi dulu ke kita soal pindahnya PAN, karena bukan bagian Koalisi Merah Putih (KMP). Kita partai penyeimbang," terangnya.
Menurut dia, posisi Demokrat saat ini sebagai penyeimbang untuk memberikan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah.
"Kita tetap partai oposisi yang konteksnya wajib mengoreksi pemerintah. Karena itu diperlukan untuk membangun rakyat dan memperbaiki masalah yang ada," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan menegaskan sebelum kepindahan PAN ke KIH seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Keberadaan PAN seyogianya berdiskusi dulu dengan KMP dalam pengambilan keputusannya. Tapi, kalau begitu, kita tidak memaksakan karena mereka mempunyai hak politik," pungkasnya.
Sebelumnya, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK tak lepas dari usaha Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membujuk Ketum Zulkifli Hazan. Menurut dia, PDIP sambut hangat PAN masuk ke pemerintahan, karena beberapa kali diajak akhirnya lulus juga untuk bergabung.
"Iya Bu Mega 'goda' Pak Zul," ujar Masinton dalam diskusi yang bertajuk 'Mendadak Plin-Plan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/9).
Adapun alasan Megawati membujuk PAN untuk bergabung, kata dia, berdasarkan prinsip gotong-royong pemerintah mau agar segenap elemen bangsa baik itu parpol bisa bekerja sama membangun negara.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaAHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaWacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan Dipaksa
Berbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu
Baca SelengkapnyaFOTO: HUT ke-77, Megawati Banjir Kiriman Karangan Bunga 'Penjaga Demokrasi' dari Aktivis 98
Karangan bunga dari berbagai elemen aktivis 98 ini diberikan sebagai tanda cinta terhadap Megawati Soekarnoputri yang dijuluki Ibu Penjaga Demokrasi.
Baca Selengkapnya