Merdeka.com - Sebelum menjadi politikus, Anas Urbaningrum lebih dulu dikenal sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2000-2007. Sebelum mundur dari lembaga penyelenggara pemilu itu pada 2005, Anas dikenal sebagai ahlinya pemilu.

Karena keahliannya tersebut, doktor ilmu politik itu sering membuka tanya jawab kepada publik yang ingin mengetahui seluk beluk pesta demokrasi. Tanya jawab ini kemudian dibukukan dalam 'Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya, Anas Menjawab'.

Ada yang menarik dari buku terbitan 2004 itu, jika melihat kondisi Anas sekarang yang menjadi tersangka dugaan korupsi Hambalang. Dalam sub bab 'Suara Dibarter Uang', Anas mendapat pertanyaan dari Rahmat Mahodum, penanya, soal politik uang yang marak di wilayahnya.

Mendapat pertanyaan itu, Anas tidak ragu-ragu menjawab bahwa politik uang adalah haram. "Ini dilarang keras oleh UU. Sanksinya jelas: kalau terbukti dan sudah berkekuatan hukum tetap, langsung bisa dilakukan diskualifikasi terhadapnya. Undang-undang menyebutkan bahwa memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bersifat mempengaruhi pemilih adalah perkara haram," tulis Anas di halaman 104.

Tidak hanya itu, Anas juga mengatakan, seseorang yang terbukti melakukan politik uang bisa langsung diberhentikan, "Walaupun sudah duduk di kursi DPR, DPD atau DPRD."

Begitulah pernyataan Anas pada 2004 silam soal politik uang. Kini, setelah sembilan tahun berlalu, Anas yang sama terjerat oleh perkara hukum yang menyangkut uang, yakni dugaan korupsi.

Dia diduga menerima sebuah mobil Toyota Harrier dari pelaksana proyek Hambalang. Jika diuangkan, mobil buatan Jepang kala itu bernilai Rp 800 juta. Jumlah yang tidak sedikit untuk bisa melakukan politik uang di sebuah daerah pemilihan.