Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyatakan, partainya siap saja apabila Presiden Joko Widodo ingin mendepak kadernya dari jajaran menteri Kabinet Kerja. Saat ini PAN menempatkan kadernya Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Apapun keputusan Presiden kita menghormati keputusan Presiden," kata Hanafi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).

Sejumlah fraksi partai pendukung pemerintah mendesak PAN mundur dari koalisi karena dianggap tak sejalan dengan pemerintah. Hanafi menegaskan, keputusan untuk mengeluarkan PAN dari koalisi atau Kabinet merupakan wewenang dari Presiden Joko Widodo bukan partai pendukung.

"Kan itu kan tergantung Presiden dong, enggak bisa Presiden diintervensi parpol," tegasnya.

Kendati terus didesak, Hanafi menyebut komunikasi dengan fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah tetap berjalan baik dan lancar. Hanafi menepis tudingan PAN tak pernah diajak bertemu untuk menentukan sikap bersama terkait sejumlah kebijakan.

PAN juga merasa tidak dikucilkan oleh partai-partai pendukung pemerintah lain karena sikapnya kerap berbeda. Terbaru, PAN kembali beda sikap dengan pemerintah dengan walkout di rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu (20/7) kemarin.

"Saya kira komunikasi dengan semua fraksi yang Pemerintah maupun bukan kita seimbang. Sama semuanya kadernya sama semua," tegasnya.

Hanafi juga membantah, partainya kerap berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah karena ingin kembali berkoalisi dengan Gerindra dan PKS mengusung Prabowo Subianto di Pemilu 2019 mendatang.

"Kalau bicara koalisi 2019 hanya berdasarkan RUU pemilu kemarin disahkan 20 persen untuk ambang batas Presiden saya pikir itu terlalu dini," tandas Hanafi.

Anak Amien Rais ini menyebut membentuk koalisi untuk mengusung salah satu calon masih terlalu dini. Sebab, dalam dua tahun mendatang, kata dia, kontalasi politik akan dinamis. Sehingga, PAN akan melihat perkembangan sebelum menentukan capres.

"Apalagi kita sangat paham politik ini seperti cuaca, sepertinya mendung tapi enggak hujan, kelihatannya panas ternyata hujan. Dan ini itungannya masih 2 tahun, jadi tidak ada jaminan juga 20 persen yang diasumsikan oleh koalisi Pemerintah ini akan mencalonkan kandidat yang sama," ujarnya.

"Dan banyak unsur-unsur yang akan membuat politik ini dinamis di 2 tahun mendatang ini. Jadi saya pikir jangan terlalu pede juga bahwa sudah mengunci 20 persen lantas otomatis dukungan itu diperoleh," sambungnya.