Ini isi lengkap percakapan Ketua MK dan SBY via telepon

Senin, 29 September 2014 14:52 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Ini isi lengkap percakapan Ketua MK dan SBY via telepon Hamdan Zoelva. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pembicaraannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas tata cara praktik ketatanegaraan yang sebenarnya. Bukan polemik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang disetujui dalam sidang paripurna oleh anggota DPR beberapa waktu lalu.

"Saya hanya menyampaikan pada presiden, praktik ketatanegaraan kita yang selama ini kita lakukan adalah persetujuan bahwa proses pengambilan keputusan di DPR didahului oleh pendapat DPR melalui fraksi-fraksinya. Kemudian sambutan dari pemerintah," kata Hamdan kepada awak media di ruangannya lantai 15 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Hamdan mengatakan kepada SBY, RUU yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR tetapi tidak mendapat tanda tangan atau persetujuan dari presiden, RUU itu dinyatakan tetap sah.

Aturan itu tercantum pula dalam Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang butirnya berbunyi dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

"Saya berikan satu contoh UU pengesahan Kepulauan Riau, yang waktu itu presiden Megawati tidak memberikan tanda tangan untuk mengesahkan UU itu, tetapi berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD 1945 ditanda tangan ataupun tidak ditanda tangan presiden, UU itu otomatis berlaku," ujarnya.

Menurut Hamdan, dalam masalah yang disebutnya sebagai kasus kenegaraan itu bukanlah yang pertama. Hamdan menuturkan, asal usul lahirnya pasal 20 ayat 5 UUD 1945 karena pada saat Presiden Soeharto ada Undang-Undang yang sudah disepakati di rapat paripurna DPR tetapi Soeharto tidak tanda tangan. Sehingga Undang-Undang itu tidak berlaku, karena tidak ditandatangani oleh presiden.

Hal sama terjadi dalam masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. "Seingat saya tahun 1999 ada UU peristiwa keadaan bahaya (PKB), yang pada saat itu presiden juga kagak tanda tangan sehingga tidak berlaku," tukasnya.

Oleh karena beberapa kasus kenegaraan itulah perubahan pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dipertegas. Dalam perubahan itu, lanjut Hamdan, ketika waktu UU diambil keputusan di paripurna baik ditanda tangan atau tidak, Undang-Undang itu tetap berlaku.

"Karena pada saat itu presiden sudah memberikan inpres kepada menterinya, kemudian juga memberikan konfirmasi setelah ambil keputusan setelah tiga puluh hari tidak ditanda tangan atau tidak tetap menjadi UUD," kata dia. [ded]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini