Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas bagi menteri dan pejabat setingkat menteri serta mantan presiden dan wakilnya. Alasannya, berdasarkan dinamika yang terjadi di masyarakat, pemerintah tidak ingin terjadi kesalahpahaman terkait hal tersebut.

"Ini sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman karena pemerintah akan datang memiliki kebijakan sendiri," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Taufik Sukasah di kantornya, Rabu (10/9).

Sebelum pengadaan ini dibatalkan, Taufik mengaku tidak ada komunikasi dengan presiden terpilih Jokowi. Pembatalan pengadaan ini sesuai dengan arahan Mensesneg Sudi Silalahi yang dilaporkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak, ini sesuai arahan Mensesneg dilaporkan ke presiden," ujarnya.