Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly telah menolak kepengurusan baru Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun Agung Laksono. Meski begitu, Yasonna mengakui legalitas kedua kubu tersebut dalam menggelar munas berdasarkan versinya masing-masing.

"Dokumen secara lengkap yang selengkap-lengkapnya (kedua kubu). Itu jadi fakta bagi kita jika ada persoalan internal yang harus di selesaikan," kata Yasonna di Kantor Dirjen Imigrasi Jakarta, Selasa (16/12).

Melihat situasi tersebut, Yasonna tak mau asal-asalan dalam menengahi kisruh Golkar. Apalagi, Munas Bali dan Ancol sama-sama mengantongi legitimasi yang kuat dari kader Golkar daerah.

"Nanti kalau saya putuskan, satu kalian bilang intervensi besar-besaran pemerintah. Itu sah, dan 50 persen plus satu dan ada peserta yang Bali bedol desa ke sini," terang dia.

Lanjut dia, pemerintah mengambil keputusan yang berbeda antara persoalan Partai Golkar dengan yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan landasan yang jelas. Hal itu karena adanya perbedaan kondisi dan dinamika politik di tubuh kedua partai.

"Ini mereka serahkan di hari yang sama (Partai Golkar), dan saya dipaksa mengambil keputusan tujuh hari terhadap dua munas. Kalau PPP ada munas yang sama dan bersama-sama dilakukan sehingga kami dapat melihat dinamika politik yang harus diselesaikan, kan berbeda sangat berbeda," pungkas dia.