Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan Jokowi kukuh mau presidential threshold 20-25 persen

Ini alasan Jokowi kukuh mau presidential threshold 20-25 persen Presiden Jokowi. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - DPR akan menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan lima poin dalam RUU Pemilu termasuk soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Sidang paripurna akan digelar pada Kamis (20/7) besok.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tetap pada keinginan awal yaitu presidential threshold tetap 20-25 persen. Alasannya, presidential threshold 20-25 persen telah digunakan pada Pemilihan Presiden dua kali berturut-berturut.

Kala itu, lanjut Jokowi, Pilpres berjalan baik dan tak ada masalah. Ini yang menjadi alasan pemerintah tak mau presidential threshold dikurangi apalagi dihilangkan.

"Karena dari pengalaman dua kali Pemilu yang lalu kan sudah 20 persen berjalan baik," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas Apkasi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Jokowi berharap keinginan pemerintah yang ingin presidential threshold tetap 20-25 persen itu tak merugikan satu pun partai politik. Dengan artian, soal presidential threshold nantinya diputuskan untuk kepentingan bersama.

"Tetapi kita juga tahu jangan sampai ada partai yang dirugikan," ujarnya.

Pansus RUU Pemilu telah menyiapkan lima paket opsi untuk dipilih agar segera diputuskan pada rapat paripurna, Kamis (20/7) besok. Kelima isu krusial tersebut yakni ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi suara.

Namun, yang menjadi perdebatan alot yaitu soal ambang batas pencalonan presiden. Sebabnya, pemerintah bersikukuh ingin tetap 20-25 persen.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan

JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya