Ini 6 kader Demokrat & 11 kader Golkar yang membelot fraksi
Merdeka.com - Pengesahan RUU Pilkada berjalan panas di paripurna DPR dinihari tadi. Keputusan pun harus diambil melalui jalan terakhir yaitu voting dengan opsi Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPRD.
Sejak awal, Fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra mendukung Pilkada melalui DPRD. Sementara Fraksi PDIP, PKB dan Hanura mendukung pilkada langsung. Untuk Partai Demokrat, punya opsi sendiri yakni pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan.
Sebelum voting berlangsung, Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Dengan alasan, opsi yang dihadirkan tidak ada yang mengakomodir keinginan 10 syarat Demokrat.
Menariknya, tak semua anggota Demokrat menuruti titah fraksi. Ada enam kader Demokrat yang tetap tinggal di paripurna untuk ikut voting memilih pilkada langsung bersama PDIP, PKB dan Hanura.
Mereka adalah Gede Pasek Suardika, Harry Witjaksono, Eddy Sadeli, Hayono Isman, Ignatius Mulyono dan Lhiem Swi Kiang. Mereka beralasan ikut voting Pilkada langsung karena sesuai instruksi SBY.
"Ketua umum sudah jelas mendukung Pilkada langsung kalau walk out tidak bisa diaplikasikan itu," kata Ignatius di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).
Tak hanya Fraksi Demokrat rupanya yang tidak kompak dalam RUU Pilkada. Ada juga 11 Fraksi Partaia Golkar yang terang-terangan membelot malah mendukung pilkada langsung, sementara partainya dukung Pilkada lewat DPRD.
Kesebelas politisi Golkar itu adalah Poempida Hidayatulloh, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.
"Suara Golkar Suara Rakyat yang selama lima tahun terakhir kita gaungkan untuk kemajuan dan kebangkitan kembali Golkar telah terepresentasikan oleh 11 orang yang mendukung dilaksanakan Pilkada Langsung oleh rakyat," kata Poempida menjelaskan alasannya melawan perintah Fraksi Golkar.
Seperti diketahui, dalam voting RUU Pilkada dini hari tad, dimenangkan oleh kubu pendukung Pilkada lewat DPRD dengan jumlah suara 226. Sementara yang dukung Pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca Selengkapnya4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya
Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolitisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaGanjar kepada Pemilih Bimbang: Sebelum Memilih, Lihatlah Debat para Kandidat
Ganjar Pranowo juga memandang pentingnya pelaksanaan amanah konstitusi dengan baik dan tanpa adanya KKN.
Baca SelengkapnyaGolkar Puas Penetapan Hasil Pemilu 2024: Kami Bahagia Mengantar Prabowo Gibran Unggul
Berdasarkan statistik, sebanyak 78 hingga 80 persen para pemilih Golkar menyalurkan suaranya ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnya