Ini 4 kontrak politik NH-Aziz di Pilgub Sulsel, bangun kampung hingga janji tak KKN

Sabtu, 3 Februari 2018 19:03 Reporter : Kurniawan
Ini 4 kontrak politik NH-Aziz di Pilgub Sulsel, bangun kampung hingga janji tak KKN Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Lazim dalam sebuah pemilihan kepala daerah, calon pemimpin mengeluarkan kontrak politik. Ini jadi semacam janji sekaligus jaminan kepada rakyat untuk bertanggungjawab jika diberi mandat memimpin daerah.

Tak terkecuali bagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. Pasangan nasionalis-religius ini sudah membangun komitmen dengan rakyat sejak jauh hari, melalui empat poin kontrak politik.

Kontrak politik dibacakan Nurdin dan Aziz saat mendeklarasikan pencalonan diri mereka, di Lapangan Karebosi Makassar, 17 November 2017. Saat itu keduanya berdiri di atas panggung, disaksikan ribuan relawan dan berbagai elemen masyarakat.

"Pertama, NH-Aziz akan menjalankan program pro-kampung," kata Nurdin kala itu.

Program pro-kampung seiring visi NH-Aziz menghadirkan Sulsel Baru yang lebih makmur dan sejahtera. Bagi mereka, permasalahan klasik di Sulsel selama ini antara lain berupa kesenjangan pembangunan dan ekonomi.

Pada poin kedua kontrak politik, NH-Aziz menggaransi akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif. Sudah rahasia umum, ribetnya birokrasi kerap jadi penghambat masyarakat mendapatkan berbagai layanan.

Selanjutnya, kontrak politik NH-Aziz berupa ikrar untuk tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik.

Adapun kontrak politik keempat, pasangan ini tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok.

"Apabila kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, maka dengan izin Allah kami bersedia mundur sesuai aturan hukum," ujar Nurdin.

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar mendapatkan tiket menuju Pilgub Sulsel lewat koalisi tujuh partai parlemen. Masing-masing Partai Golkar, NasDem, PKPI, Hanura, dan PKB. Sesuai tahapan pilkada serentak, KPU akan menetapkan mereka sebagai pasangan calon pada 12 Februari mendatang. [hhw]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini