Merdeka.com - Tim pemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak terkesan memaksakan kemenangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Mereka disinyalir sengaja memasang alat peraga kampanye (APK) di Musholla, daerah Balasklumprik, Wiyung Surabaya.

Pemasangan APK ini terlihat jelas terpampang ditempat ibadah, APK bergambar Khofifah-Emil ini berada di Musholla Sabilillah Balasklumprik Wiyung, Surabaya. APK ini bertujuan untuk menggiring setiap jamaah yang datang untuk sembahyang. Karena APK yang bertuliskan 'Posko Tim Relawan Khofifah-Emil Wiyung Surabaya, Kerja Bersama untuk Jatim Sejahtera', APK ini juga bergambar foto Khofifah-Emil yang terpampang di samping Musholla.

Padahal menurut aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertera dalam peraturan nomor 4 tahun 2017, tentang kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, khususnya pasal 30 ayat 9 menjelaskan, lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di lembaga pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung milik pemerintah. "Kalau APK berada di tempat ibadah kan jelas itu melanggar," kata kata Pakar Politik Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya, Agus Wahono,(Senin,4/6).

Dengan adanya pelanggaran ini, seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) melakukan tugasnya. Mereka harus berani menindak sesuai dengan aturan yang ada, apalagi pelanggaran yang terjadi sangat jelas, dengan lokasi yang sangat jelas pula. Diantara pihak yang memiliki kewenangan menindak adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Ini mendekati kampanye selesai, segala kemungkinan pelanggaran sangat besar. Bawaslu harus berani menegakkan keadilan," ujarnya.

Agus yang juga Pakar Kebijakan Publik ini berharap, proses demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) berjalan dengan cara adem, jangan sampai ada provokasi yang bisa memunculkan demokrasi cidra. Memang, ujar dia, pemasangan APK berupa poster memiliki kesan kecil. Namun, persoalan tersebut kalau dibiarkan bisa menjadi besar. Untuk itu, Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya sebagai pengawas pemilu yang independen. Jangan sampai ada kesan Bawaslu memihak salah satu calon. "Jangan sampai menyesal dibelakang. Nanti kalau ada persoalan berkaitan APK pasti bisa menjadi besar," tegas dia.

Agus meyakini secara teori, jika pelanggaran dibiarkan maka pelanggaran lain akan muncul dan sangat mungkin lebih besar dari saat ini. Untuk itu, perlu ada ketegasan supaya tidak muncul pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Ketegasan inilah yang ditunggu supaya pelaksanaan pemilihan umum berjalan lancar.