Merdeka.com - Sejak awal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) terus mengkampanyekan berhemat. Bahkan, sejumlah pos anggaran di APBN dipotong demi penghematan negara. Terlebih, kondisi ekonomi dunia tengah tidak stabil.

Hampir semua kementerian dan lembaga dipotong anggarannya demi penghematan. Bahkan Jokowi mengklaim, telah menghemat Rp 50 triliun dalam RAPBN 2016 lalu.

Namun kampanye berhemat ini tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam dua bulan belakangan saja, sudah banyak lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah.

Misalnya saja, Badan Cyber Nasional. Hal ini dibentuk guna menangkal berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak cuma itu, pemerintah juga membentuk Badan Restorasi Gambut dan Badan Kerukunan Nasional. Taranyar, pemerintah ingin membentuk Badan Pengawas Orang Asing (BPOA).

Pembentukan banyak badan baru ini pun dikritik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, untuk apa pemerintah buat badan baru jika hanya menghamburkan uang saja.

"Jangan membuat suatu badan-badan baru yang menambah cost. Perampingan itu kita setujuilah karena itu mengurangi budget tapi jangan membuat badan baru yang tidak perlu juga" kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Soal lembaga, pada 20 September lalu, Jokowi telah membubarkan 9 lembaga. Adapun sembilan lembaga itu adalah Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun.

Selanjutnya Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Rencana pembentukan Badan Pengawas Orang Asing (BPOA) ini juga rupanya dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Menurut dia, sudah ada lembaga yang mirip, yakni Timpora.

"Sebelum badan itu diresmikan, perlu diperjelas soal fungsi dan tugasnya. Pasalnya, selama ini aparat pengawas orang asing sudah ada di Indonesia yaitu timpora (tim pengawas orang asing). Timpora itu sendiri selama ini telah melibatkan instansi terkait termasuk Kemenaker, Imigrasi, kepolisian, dan pemerintah di daerah," imbuh Saleh.

Menurutnya, apabila format dan mekanisme kerja BPOA sama dengan Timpora lebih baik tidak membentuk badan baru dan hanya memperkuat tim yang sudah ada.

"Kalau sama saja, tentu tidak perlu buat badan baru. Timpora itu saja yang diperkuat. Termasuk memperkuat tim pengawas dan penyidik di kemenaker dan imigrasi," jelas dia.