Ingatkan Jaga Stabilitas di Papua, Ketua DPR Minta Aparat Jangan Pakai Kekerasan
Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa dua anggota TNI AU menginjak seorang warga Merauke, Papua. Dia meminta aparat keamanan di Papua menjaga stabilitas. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Papua, Puan meminta jangan ditambah dengan insiden seperti di Merauke.
"Stabilitas di Papua juga harus menjadi prioritas bagi setiap aparat yang bertugas di sana. Dengan banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan di Papua, jangan lagi ditambah dengan insiden-insiden yang tidak diperlukan seperti di Merauke," katanya dalam keterangannya, Rabu (28/7).
"Menangkan selalu hati rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus fokus pada penanganan pandemi Covid-19, menjaga stabilitas negara dan juga kepercayaan rakyat kepada negara dan aparat-aparatnya. Arahkan energi bangsa ini ke sana," tegas Puan.
Politikus PDIP ini meminta aparat menghindari tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Terlebih dalam kondisi pandemi perlu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
"Kekerasan saat penegakan PPKM saja tidak boleh terjadi, apalagi kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang itu tidak berkaitan dengan tugas-tugasnya dan prioritas penanganan pandemi. Jelas hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan," jelasnya.
"Di tengah Merauke yang sedang melaksanakan PPKM Level 4, aparat negara harusnya berupaya mendapat dukungan masyarakat agar pengawasan kebijakan pemerintah itu bisa efektif dilakukan. Bukan malah melakukan kekerasan di luar tugas-tugasnya," ujar Puan.
Dia menegaskan, kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil tidak dibenarkan. Langkah TNI AU yang langsung meminta maaf dan menindak dua oknum aparatnya dinilai tepat.
"Tanpa situasi ini pun, kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat sipil yang tidak membahayakan keamanan negara sama sekali tidak boleh dibenarkan," katanya.
Puan menyebut, aparat sebagai ujung tombak pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat. Terlebih dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi sekarang ini.
"Jangan lagi kita mengulangi hidup dalam suasana represif ketika aparat justru menjadi sosok menakutkan bagi rakyat. Aparat seharusnya dijaga, dilindungi dan diayomi," pungkasnya.
Diberitakan, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Indan Gilang Buldansyah menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas insiden dua personelnya yang melakukan tindakan berlebihan terhadap seorang warga di Jalan Raya Mandala, Muli, Merauke, Papua.
"Menyikapi insiden salah paham antara oknum dua anggota Pomau Lanud Merauke dan warga di sebuah warung makan, di Merauke. TNI AU menyatakan penyesalan dan permohonan maaf," kata Indan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/7) malam.
Indan menegaskan pihaknya akan memberikan hukuman tegas kepada dua personel Pomau tersebut yang kini telah ditahan dan dalam pengawasan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Johannes Abraham Dimara, Merauke.
"Proses penyidikan sedang dilakukan oleh Pomau Lanud Merauke. TNI AU tidak segan-segan menghukum sesuai tingkat kesalahannya," tegasnya.
Kronologi Kejadian
Indan menjelaskan, kejadian berawal pada saat kedua anggota TNI hendak membeli makan di salah satu rumah makan padang yang ada di jalan raya Mandala-Muli, Merauke, Senin, 26 Juli 2021.
"Insiden yang diawali oleh keributan seorang warga yang diduga mabuk dengan pemilik warung, dan melibatkan dua anggota Pomau yang bermaksud melerai," jelasnya.
Keributan terjadi antara seorang warga dengan penjual bubur ayam yang lokasinya berdekatan dengan rumah makan padang tersebut. Warga yang diduga mabuk, melakukan pemerasan kepada penjual bubur ayam dan juga kepada pemilik rumah makan padang dan sejumlah pelanggannya.
Kedua anggota berinisiatif melerai keributan dan membawa warga yang membuat keributan tersebut ke luar warung. Namun pada saat mengamankan warga, kedua oknum melakukan tindakan yang dianggap berlebihan terhadap warga. Indan menegaskan, TNI AU akan menindak secara tegas setiap prajurit TNI AU yang melakukan tindakan pelanggaran.
"Kita akan tindak lanjuti kejadian ini, kedua oknum anggota ini akan ditindak secara tegas, sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," kata Marsma Indan.
Sebelumnya kejadian terekam pada sebuah video berdurasi 1.20 menit di media sosial yang menampilkan aksi dua personel TNI AU tengah mengamankan seorang pria di sebuah warung makan. Ketika hendak diamankan, salah satu personel pun lantas menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatunya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya