Inas Nasrullah: Nama Wiranto Sudah Tidak Ada di Hanura

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah merasa heran dengan sikap Wiranto yang ogah mundur dari kepengurusan partai meski menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi. Meskipun, Inas mengakui, Wiranto sudah tak terdaftar sebagai kader Hanura di pengurusan Oesman Sapta Odang (OSO).

Menurutnya, sebagai ketua Wantimpres, Wiranto selayaknya bersikap negarawan. Dirinya harus meninggalkan semua atribut golongan dan kepartaian yang dikenakannya tanpa membela diri.

"Bahkan UU No. 19/2006 mewajibkan Wantimpres memiliki sifat kenegarawanan tersebut! Kenapa Wiranto mengambil sikap yang bertentangan dengan Undang-Undang?" ujar Inas kepada merdeka.com, Selasa (17/12).

Inas menambahkan, sebenarnya dalam AD/ART partai Hanura tidak mengenal adanya Ketua Dewan Pembina. Tetapi, demi menghargai Wiranto sebagai pendiri partai Hanura, maka DPP Hanura mencantumkan namanya dalam SK Kemenkumham No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 sebagai Ketua Dewan Pembina.

"Tapi menjelang Munas III Hanura yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 17 Desember sampai dengan 19 Desember 2019, DPP sudah mengajukan dan mendapatkan SK Kemenkumham yang terbaru, dimana nama Wiranto sudah tidak ada lagi," ucapnya.

"Jadi Wiranto enggak usah repot-repot menulis surat pengunduran diri deh," pungkas Inas.

Dalam Sertijab Wantimpres, Senin (16/12), Wiranto menegaskan dirinya tidak harus mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, meski telah menjabat sebagai Wantimpres.

"Yang dilarang dalam undang-undang itu jika menjabat sebagai ketua umum atau sebutan lain, atau menjadi anggota badan pengurus harian. Selain itu diizinkan," kata Wiranto dikutip dari Antara.

Wiranto meminta tidak ada lagi komentar yang mendesak dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura atas isu rangkap jabatan.

"Jadi jangan sampai ada komentar macam-macam, harus mundur," kata dia.

Dia menegaskan jika pun pada akhirnya dirinya memutuskan mundur, maka keputusan itu bukan atas dasar larangan undang-undang, melainkan adanya pertimbangan politik tertentu.