Imigrasi Sempat Tarik Surat Status WNI Bupati Terpilih Sabu Raijua

Kamis, 4 Februari 2021 21:42 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Imigrasi Sempat Tarik Surat Status WNI Bupati Terpilih Sabu Raijua Ketua Bawaslu Abhan. ©2019 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tidak memberikan tanggapan atas surat yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua di NTT terkait permintaan data kewarganegaraan calon bupati Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore.

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan mengatakan, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran Riwu Kore sejak sebelum masa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua, yakni pada 23 September 2020.

"Kami sudah melakukan upaya jauh hari, sebelum penetapan pasangan calon. Jadi sudah dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Sabu Raijua dengan bersurat dan sebagainya. Namun, sampai hari ini juga belum ada jawaban," kata Abhan, dikutip dari Antara, Kamis (4/2).

Tidak kurang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat resmi kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT, Kantor Imigrasi Kupang, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM soal kewarganegaraan Riwu Kore itu.

Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada menegaskan, calon kepala daerah haruslah seorang penyandang kewarganegaraan Indonesia.
Adapun pada pasal 23 huruf h UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tegas dinyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain.

Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda kecuali anak hasil perkawinan campur hingga anak itu berusia 18 tahun, saat anak itu harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Abhan menjelaskan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat pertama kali pada 5 September 2020 kepada kepala Kantor Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Surat No.118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan data kewarganegaraan Riwu Kore.

Baca Selanjutnya: Imigrasi Tarik Surat...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini