Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Iklan bioskop dikritik, Jokowi bilang rakyat perlu tahu yang dikerjakan pemerintah

Iklan bioskop dikritik, Jokowi bilang rakyat perlu tahu yang dikerjakan pemerintah Presiden Jokowi resmikan Bendungan Tanju. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop dikritik kubu oposisi pemerintah lantaran dianggap menjadi bagian dari kampanye terselubung calon Presiden petahana Joko Widodo. Iklan berjudul '2 Musim, 65 Bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Untuk diketahui, iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

Presiden Joko Widodo menanggapi polemik iklan program kerja pemerintah di bioskop. Jokowi menegaskan, iklan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat soal hasil kerja pemerintah.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah (pemerintah kerjakan), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," tegas Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9).

Jokowi mengingatkan, iklan program kerja pemerintah di bioskop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja pemerintah.

"Itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika iklan program kerja pemerintah bagian dari kampanye Jokowi sebagai capres petahana di Pilpres 2019.

"Itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan baik lewat youtube, tv," tutur dia.

"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan (hasil kerja pemerintah). Masak sekarang suruh diam gini," kata Jokowi sembari menutup mulut.

Iklan program kerja pemerintah di bioskop menuai kritikan dari partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon mengatakan, penayangan iklan milik Kominfo itu menyebabkan masyarakat yang ingin menyaksikan film merasa terganggu.

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno ikut angkat bicara mengenai iklan tersebut. Sandi mengatakan, warga datang ke bioskop untuk nonton film. Bukan menonton iklan.

"Karena orang datang ke bioskop itu pengen nonton film, begitu ada iklan eeehhh sebel gitu. Tapi ya intinya saya tidak bisa komentar. Kalau pencapaian pemerintah dan sebagainya itu kan memang ada anggarannya untuk disosialisasi dan dalam masa kampanye gini, pasti bisa dianggap bagian dari kampanye," ujarnya di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/9).

Namun, Sandiaga menilai bila iklan itu tidak melanggar peraturan maka tidak ada yang perlu dibesar-besarkan.

"Tapi bagi saya yang penting ada tidak undang-undang yang dilanggar? Ada tidak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalau tidak, ya tidak terlalu dibesar-besarkan. Buat saya, woles saja lah," katanya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain

Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain

Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Depan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman

Depan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman

Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya