Idrus tanggapi Akbar Tandjung soal Setnov: Hasil survei Golkar naik jadi 14 persen

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung belum mendapat informasi soal hasil survei terbaru terkait opini publik terhadap partainya pasca Setya Novanto ditetapkan tersangka korupsi e-KTP. Idrus mengklaim hasil survei terbaru justru menyebut opini publik terhadap Partai Golkar mengalami kenaikan.

"Mungkin Pak Akbar belum dapat informasi hasil survei yang dilaksanakan dan belum dirilis. Pada saat akhir bulan ini tadinya Golkar sekitar 11 turun 10. Ternyata hasil survei itu naik, 13,8 bulatkan katakanlah 14," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Tren kenaikan tersebut, kata Idrus, bisa diartikan dukungan politik masyarakat kepada partai cukup cair. Selain itu, dia menyebut kenaikan itu dikarenakan masyarakat telah mengetahui perkara yang menjerat Setnov.

Namun, Idrus tak mempermasalahkan pernyataan Akbar. Menurutnya, pernyataan Akbar hanya bentuk kekhawatiran kepada partai meski tanpa data yang akurat.

"Bilamana ada pernyataan Pak Akbar seperti itu ya sah sah-saja. Tapi kekhawatiran itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, buktinya hasil survei justru naik. Ini bukan internal tapi LSI, nanti dirilis," klaimnya.

Wacana munaslub untuk mengganti Setnov dari jabatan Ketua Umum kembali bergulir seiring status tersangka yang disandang oleh Setnov. Idrus menyerahkan kepada pengurus DPD-DPD Partai Golkar.

Hanya saja, Idrus mengungkapkan, 30 pimpinan DPD tingkat provinsi menyatakan tetap mendukung sekaligus mendoakan agar masalah yang dihadapi Setnov segera selesai.

"Nah faktanya pada tanggal 12 yang lalu hampir 30 pimpinan Partai Golkar memiliki kewenangan untuk menentukan munaslub atau tidak justru mendukung mendoakan agar Pak Setnov dapat menghadapi masalah hukumnya dengan baik," tukasnya.

Diketahui, Akbar menyinggung soal pergantian posisi Ketua Umum Partai Beringin. Sebab, status tersangka yang disandang oleh Setnov tersebut membuat opini publik terhadap partainya menurun.

"Kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai, dan pemimpin itu pun juga akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai," kata Akbar.

"Kalau pemimpinnya di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," sambungnya.

Akbar prihatin terhadap penurunan opini publik yang kini terjadi di partainya. Apalagi, dia menyebut opini publik terus menunjukkan tren yang menurun akibat kasus yang membelit sang ketua umum.