ICW Tantang Mendagri Tito Reformasi Partai Sebelum Ubah Format Pilkada Langsung

Selasa, 19 November 2019 10:14 Reporter : Merdeka
ICW Tantang Mendagri Tito Reformasi Partai Sebelum Ubah Format Pilkada Langsung Mendagri Tito Karnavian. ©2019 Liputan6.com/Nanda Perdana Putra

Merdeka.com - Wacana mengkaji ulang Pilkada secara langsung kembali mencuat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Pilkada langsung membuka peluang kepala daerah untuk korupsi karena mahalnya biaya pencalonan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan pihaknya menantang Tito untuk mengubah sistem kepartaian sebelum mengkaji ulang Pilkada langsung. Menurutnya, jika partai tidak lebih dulu dibenahi maka akan sulit mengatasi masalah biaya tinggi pencalonan kepala daerah.

"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada. Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," kata Kurnia di Jakarta, Selasa (19/11).

1 dari 2 halaman

Pemerintah Tak Ada Langkah Konkret

Meski demikian, Kurnia menganggap selama ini belum ada inisiatif dari pemerintah untuk mereformasi sistem kepartaian.

"Namun sejauh ini, belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," pungkasnya.

Dia juga menilai analisis Tito soal Pilkada langsung rawan membuat kepala daerah korupsi adalah kesimpulan prematur. Tito, kata Kurnia, mengesankan politik uang dan pemilih menjadi sumber masalah.

"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi. Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan," tegas dia.

2 dari 2 halaman

Tito Ungkit Mahalnya Ongkos Maju Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp30 miliar. Angkanya bisa semakin tinggi mulai dari bupati hingga gubernur.

Tito menantang bertemu kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun agar terpilih.

"Ya kalau ada yang menyatakan ga bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Tito sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi. Sebab, biaya untuk pencalonan sebagai kepala daerah sangat mahal.

Di sisi lain, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup ongkos politik yang dikeluarkan selama Pilkada. Tito bakal memberi hormat jika ada kepala daerah yang bersedia rugi atas nama pengabdian kepada masyarakat.

Reporter: Putu Merta Surya Putra [ray]

Baca juga:
Mendagri Soal Wacana Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada: Kita Kembali ke Teori Kuno
Mendagri Tantang Bertemu Kepala Daerah yang Tak Keluar Ongkos Politik Pilkada
Tito Sebut Ada Kepala Daerah Minta Naik Tunjangan Biar Tidak Korupsi
Pendaftaran Panwascam Pilkada Surabaya Sepi Peminat
Tito Sebut OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat: Tinggal Gunakan Teknik Intelijen

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini