Merdeka.com - Wahidin dan Andika Hazrumy resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2017-2022. Kemenangan keduanya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Rano Karno-Embay Mulya Syarif.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kemenangan pasangan Wahidin dan Andika harus diwaspadai utamanya dalam upaya memerangi korupsi. Apalagi seperti diketahui, Andika adalah putra mantan gubernur Banten, Ratu Atut, yang pernah tersandung kasus korupsi.

"Dengan terpilihnya Andika, ya semua pihak harus mengawasi. Saya tidak katakan akan terjadi korupsi. Tetapi mengingat kecenderungan dinasti melakukan korupsi, jadi tetep harus ada pengawasan," kata Koordinator ICW, Ade Irawan, saat Diskusi Publik Fraksi PDIP dengan tema APBD dan Korupsi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/4/2017).

Hasil pengamatannya, orang-orang cenderung membuat dinasti dan mengusung anggota keluarganya dalam politik pasti memiliki tujuan mempermudah akses terhadap sumber daya negara, terutama APBD. Menurut Ade, berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 80-90 persen anggaran Pemprov Banten habis untuk belanja birokrasi, sisanya baru digunakan untuk belanja pelayanan publik.

"Ini potensi korupsinya besar. Di Banten ini kami temukan korupsi tender, terutama alkes (alat kesehatan) dampaknya langsung kepada masyarakat. Obat yang dibeli sudah mau kedaluwarsa karena murah dan diskonnya gede. Alat deteksi jantung, yang harusnya spek Jerman tapi yang dibeli spek Cina, tapi harganya disamakan. Ini sangat keterlaluan," jelas Ade.

Ade juga menambahkan, sejak 2010, banyak korupsi di Banten sudah banyak yang ditangani ICW, terutama Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel. "Kalau untuk di Kota dan Kabupaten Tangerang kita belum ada laporan," tutup dia.