Ical: Soal PKS, yang berhak bicara presiden dan PKS
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, yang berhak menjelaskan soal kontrak koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah dua pihak itu sendiri.
"Kontrak itu kan antara parpol dengan pemerintah. Karena itu antara dua pihak itu sendiri yang menjelaskan, PKS atau pemerintah. Kalau pemerintah itu siapa, bisa saja presiden, wapres, atau menkopolhukam," kata Ical saat ditanya wartawan soal dugaan pelanggaran kontrak koalisi yang dilakukan PKS, di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu (8/4).
Sementara, soal isu tawaran kursi menteri PKS kepada Golkar, Ical membantahnya. Menurut dia, Presiden SBY tak pernah menawarkan hal itu.
"Masa wartawan percaya kabar itu? Kasihan wartawan kita mendengar gosip. Tidak ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat dan partai anggota Setgab Koalisi menyatakan PKS telah melanggar kontrak koalisi. Hal itu disebabkan sikap berseberangan yang diambil PKS soal kenaikan harga BBM bersubsidi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi Bertemu di Istana, Ini Tanggapan PKS
Saat ini PKS memilih fokus memantau proses perhitungan suara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaPSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Golkar: Ya Ini Baru Cerita-Cerita Lepas Saja
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya