Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM memenangkan kubu Agung Laksono semakin memperuncing perpecahan di internal partai. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan putusan mahkamah partai.

"Pasti keputusan ini akan peruncing antar dua kubu. Karena berdasarkan keputusan Majelis Partai Golkar, keputusan Menkum HAM sangat berbeda tafsir 100 persen," kata Ical usai menggelar rapat di hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).

Menurutnya, akibat keputusan Kemenkum HAM itu kader-kader Golkar di daerah protes keras. Munas Ancol dinilainya ilegal karena telah memalsukan tanda tangan kepengurusan DPD I dan DPD II Golkar.

"Munas Ancol tidak sah, kader di daerah bilang mereka tidak hadir. Karena pimpinan DPD yang bersangkutan mengaku tidak berikan surat yang ada tanda tangan mereka itu dipalsukan," terang dia.

Lebih jauh, Ical mengungkapkan seharusnya pemerintah menunggu hasil upaya hukum pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Menkum HAM dalam persoalan dualisme kepengurusan Golkar pun dinilai tergesa-gesa.

"Kami harapkan presiden untuk bersikap arif menindaklanjuti keputusan Menkum HAM dengan menunggu langkah-langkah yang akan kami ambil ke pengadilan," tandasnya.