Merdeka.com - Ketua umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengumpulkan para pimpinan daerah dan anggota DPRD dari Partai Golkar untuk meminta masukan sekaligus memberikan kritik terhadap Perppu Nomor 1 dan 2 mengenai Pilkada langsung. Ada beberapa poin yang dicermati Golkar dan dianggap penting untuk direvisi.

Pertama, mengenai pemilihan wakil gubernur/bupati/wali kota yang dinilai kontradiktif. Salah satu pasal di Perppu menyebutkan calon ditentukan gubernur/bupati/wali kota, tetapi di poin lain disebutkan calon ditetapkan berpasangan.

"Menurut laporan dari ketua fraksi, materi terdapat berbagai masalah. Ada pasal bertentangan dalam aturan pasangan calon, saya khusus meminta kita membahas dan memberikan masukan apakah sepakat wakil ditentukan gubernur/bupati/wali kota atau ditentukan berpasangan," jelas Ical di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (25/1).

Beberapa poin lainnya mengenai sengketa pilkada yang belum jelas diputuskan di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. "Kasih saya pendapat, saya minta masukan, apa kita masib pakai MK?" tanya Ical.

Ical pun mengkritik adanya poin uji publik terhadap calon gubernur/bupati/wali kota. "Penyelenggaraan pemilu terlalu panjang. Uji publik tidak diperlukan karena sudah diputuskan pilkada dipilih langsung oleh rakyat, ngapain uji publik lagi," cetusnya.

Ical pun mempertanyakan persiapan pengamanan dan operasional penyelenggaraan pilkada. Mengingat pilkada dilakukan serentak di 204 tempat.

Untuk diketahui semula fraksi DPR Golkar menolak adanya pilkada langsung. Namun belakangan Golkar mengubah haluan dengan alasan mendengar suara rakyat.

Kendati demikian, Golkar menganggap perubahan pilkada yang telah ditetapkan SBY, yaitu Perppu Nomor 1 dan 2 masih belum sempurna dan perlu direvisi agar dapat disetujui DPR.