Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas ke-IX di Bali, Aburizal Bakrie menegaskan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung penuh Golkar mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap belum mematuhi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Menurut pria yang akrab disapa Ical itu Menkum HAM harus mematuhi keputusan PTUN yang menunda pelaksanaan keputusan Yasonna terkait kisruh kepengurusan Golkar.

"Negara ini negara hukum. Menteri harus mematuhi untuk menunda keputusannya," kata Ical di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/4) malam.

Ical menilai kondisi perpolitikan di Indonesia terbilang tenang namun menghanyutkan. Situasi itu tidak terlepas dari keretakan partai beringin yang saat ini terbelah menjadi dua kubu.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam keputusannya. Sebab, jangan sampai setiap keputusan pemerintah nantinya bakal mengacaukan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Semua pihak harus berhati-hati dengan masalah yang merundung saat ini. Jangan sampai mengacaukan presiden Jokowi dengan kesulitan," tandasnya.