Merdeka.com - Mantan Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyesalkan sikap DPP PKS yang tidak terlihat berupaya untuk membela eks Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Padahal, Nur Mahmudi tengah terundung kasus korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

"Saya menyayangkan karena di DPP PKS enggak ada pembelaan sama sekali padahal kita harus menunjukkan bahwa Nur Mahmudi enggak salah, harus dibela," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Sebagai sahabat, Fahri mengaku prihatin saat mendengar berita Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sebab, dia melihat kehidupan Nur Mahmudi yang sederhana pasca tak lagi menjabat sebagai Walikota Depok.

"Tapi saya mencatat sudah 6-7 orang tokoh senior PKS masuk penjara enggak ada yang dibela, harusnya itu dibela atau bantuan hukum gitu. Tapi terus terang saya melihat hidup Nur Mahmudi enggak banyak yang berubah. Karena itu saya mengusulkan agar PKS itu memberikan bantuan hukum," ungkapnya.

Fahri yang telah dipecat keanggotaannya dari PKS oleh Muhammad Sohibul Iman ini juga menyayangkan sikap elite PKS yang tak pernah berjuang membela saat ada kadernya yang tersangkut kasus hukum.

Salah satunya adalah mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang tak mendapatkan bantuan hukum saat menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial dan suap untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Jangan orang itu ditonton gitu loh, katanya partai berjamaah, segala macem tapi Gatot, pokoknya yang terutama di Sumatera Utara setelah LHI (Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq) enggak ada yang dilindungi padahal itu banyak kader-kader seniornya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepolisian telah menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasuskorupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

"Iya (tersangka), pada 20 Agustus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (28/8) malam.