Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional yang bertugas mengkaji ucapan, tindakan dan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang melanggar atau melawan hukum.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai rencana ini kebablasan dan kembali ke zaman orde baru.

"Menurut saya itu kebablasan memang ya, karena kan kita berada di era reformasi yang salah satu daripada produk reformasi adalah UUD kita yang diubah," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

Dengan perubahan UUD, menjadi penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang penuh curiga terhadap warganya. Menurutnya jika tim ini dibentuk, maka akan terjadi tumpang tindih. Pasalnya, kata Hidayat, penegakan hukum telah menjadi tugas kepolisian dan kejaksaan.

"Kenapa itu tidak diberdayakan untuk kemudian melakukan penegakan hukum secara hukum? Jangan kemudian pendekatannya politik di zaman sekarang ini. Saya kira itu tidak membantu orang untuk percaya bahwa Indonesia sedang melaksanakan penegakan hukum," jelasnya.

Hidayat menyarankan kepada Wiranto agar mengembalikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan menegakkan hukum.

"Kita adalah negara hukum. Itulah UUD kita, kita masih menggunakan UUD 45," tegasnya.

Dia juga mengutarakan kekhawatirannya tim ini akan digunakan penguasa untuk menjegal lawan politiknya. Hidayat mengatakan, walaupun Wiranto telah menyampaikan kajian tim ini berlaku bagi siapa saja, namun dia khawatir praktiknya akan diberlakukan ke kelompok oposisi atau kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan atau kepentingan penguasa.

"Yang kayak begini kan apa bedanya dengan orde baru? Terus apa artinya kita melakukan reformasi? Bukan berarti semau gue, pasti tidak. Hukum silakan tegakkan, tapi basisnya haruslah hukum itu sendiri. Jangan basisnya adalah hanya like-dislike, karena posisi politik yang berbeda, kemudian dilakukan ancaman-ancaman semacam ini," terangnya.

"Menurut saya, sebaiknya semuanya taat hukum dan karenanya tim semacam itu tidak diperlukan. Berdayakanlah kepolisian, kejaksaan supaya mereka bisa melaksanakan kewenangan secara maksimal," tutupnya.