Merdeka.com - Menghadapi musim politik akbar pada 2018 dan 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ogah hanya menjadi penonton saja. Sebagai partai yang cukup tua, PPP juga ingin turut serta dalam hajat demokrasi yang mulai akan dihadapi tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz‎, Tatang Farhanul Hakim dalam rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) PPP, di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Kamis (6/7).

"‎Kalau PPP diadu-adu terus hukumnya enggak pernah selesai. Lewat ketua umum kita DPP (Djan Faridz) kita ingin selalu bangun komunikasi politik. Dengan tenggat waktu yang ada kita maksimalkan, kalau enggak kita jadi penonton," kata Tatang.

Dia mengatakan, adanya kisruh yang terjadi di PPP tentu mengganggu konsentrasi untuk menghadapi kompetisi politik baik di daerah maupun pusat. Pihaknya mengaku terus berkonsolidasi terutama pada kubu Romahurmuziy untuk mengakui kepemimpinan Djan Faridz.

Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz‎, Tatang ©2017 Merdeka.com

Apalagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 601 yang telah berkekuatan hukum tetap kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz tetap merupakan kepemimpinan PPP yang sah.

"Apa salahnya Djan Farid jadi ketua partai. Sehingga dualisme masih menganggu. Ini dua tahun setengah terjadi dualisme. Ini menggangu internal partai," terang Tatang yang pernah menjadi calon wakil gubernur Jabar 2013 lalu.

Kekisruhan itu mengorbankan kader, terutama yang sudah menjadi pemenang Pilkada di daerah. Kembali menyoal Pilgub Jabar 2018, dia melanjutkan, ‎saat ini PPP Jabar masih terus menggali potensi calon mana yang pantas diusung. Pengusungan calon juga akan dibahas pada Rapimwil yang dihadiri para pengurus DPC di Jawa Barat.

"Kita belum bisa klimaks menyebut nama. Kami sedang mencoba menggali. Mungkin dari akhir rapat ini bisa muncul nama," jelasnya.

Selain Pilgub Jabar, PPP juga mengincar keikutsertaan di 16 kabupaten/kota di Jabar yang akan me‎nggelar Pilkada serentak.