Merdeka.com - Jika menjadi gubernur Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan dan Muslihan Diding Soetrisno akan mengajak ASN Pemprov Bengkulu untuk lebih dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Sebab ini menjadi solusi paling fundamental guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.

"Soal korupsi sangat erat kaitannya dengan niat, soal niat ini erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan, maka ke depan Helmi-Muslihan lebih mengajak kepada ASN-nya untuk kembali kepada nilai-nilai keagamaan masing-masing, karena memang saat ini banyak orang tidak takut lagi sama yang lain, mudah-mudahan dengan Tuhan menjadi takut," kata Helmi.

Pendekatan keagamaan itu sudah dilakukan Helmi saat menjabat Wali Kota Bengkulu. Berbagai upaya dan program, tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama lainnya telah dijalankan.

"Dan Alhamdulillah suasana itu telah menciptakan suasana pemerintahan yang clean and good governance," tukasnya.

Kebijakan Helmi tersebut membuahkan hasil, dengan beberapa kali Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Ini juga menjadi salah satu alat ukur ke depan pemerintah provinsi bagaimana seluruh ASN-nya diberikan ruang untuk melakukan relaksasi dalam konteks pendekatan keagamaan," kata Helmi.

Selain itu, peningkatan kualitas ASN juga akan dilakukan dengan menyiapkan anggaran khusus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan pemberian beasiswa bagi ASN berprestasi.

"Persoalan sumber daya manusia khususnya di birokrat ini sangat penting untuk ditingkatkan. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kalau toh sumber daya manusianya, aparaturnya tidak pernah ditingkatkan atau di-upgrade, maka penganggaran untuk pelatihan-pelatihan, bahkan juga memberikan beasiswa kepada ASN kita yang berprestasi dan kemudian ingin ditingkatkan kualitas pendidikannya, maka pemerintah harus memberikan ruang untuk itu," paparnya.

Terakhir ditambahkan Helmi, poin penting lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi adalah penerapan reward dan punishment serta transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran.