Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hatta Rajasa Minta Kader PAN Pelototi Anggaran Penanganan Corona Rp405 Triliun

Hatta Rajasa Minta Kader PAN Pelototi Anggaran Penanganan Corona Rp405 Triliun Pengemasan Paket Bantuan Sosial. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa meminta kader PAN, khususnya di parlemen, untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk membantu kelompok masyarakat kecil yang paling terpukul secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kita memiliki Rp405 triliun. Kita katakan sejak awal akan ada yang terpukul itu sektor informal, para pekerja, buruh, petani, nelayan kita," ujar Hatta dalam Rakernas I PAN, Selasa (5/5).

PAN memutuskan untuk mendukung Perppu 1/2020. Dengan alasan, aturan itu diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19. Termasuk menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeksekusi penggunaan anggaran Rp405,1 triliun tersebut.

Mantan Menko Perekonomian ini menegaskan, kader PAN harus benar-benar mengawal penggunaan anggaran untuk dua tujuan prioritas. Yakni penanganan Covid-19 dan dukungan bagi masyarakat miskin yang terpukul secara ekonomi.

"Kalau kita bedah, maka tentu partai kita harus menyikapi bukan pada Perppu-nya sendiri akan tetapi alokasi dana yang harus betul-betul fokus kita prioritaskan dua hal, menangani Covid-19 dan memberikan prioritas utama pada pekerja buruh, tani, nelayan, UMKM kita yang betul-betul terdampak."

Menurutnya, realisasi anggaran harus diperhatikan. Sebab, terdapat sudah terjadi polemik akibat bantuan sosial.

"Saudara dapat melihat bagaimana bantuan langsung tunai disebut mengalami gangguan baik alamat, kurang tepat sasaran itu biasa. Biasanya 5-10 persen akan terjadi salah sasaran. Namun yang paling penting bagaimana kita menyikapi ini dengan baik," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya
Mau Memberi HP dan Uang ke Pendukung, Ganjar Pranowo Tanya Panwaslu

Mau Memberi HP dan Uang ke Pendukung, Ganjar Pranowo Tanya Panwaslu

Rencana pemberian bantuan tersebut akhirnya diurungkan lantaran bisa dianggap sebagai politik uang.

Baca Selengkapnya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara

Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara

Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya