Hasto: Menkum berkonsultasi dengan Jokowi soal pengesahan parpol

Merdeka.com - Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan partai politik pasti sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Hasto, Yasonna juga tidak akan bertindak di luar undang-undang, termasuk dalam keputusannya terkait kisruh Partai Golkar dan PPP.

"Menteri dalam mengambil keputusan pasti berkonsultasi dengan Presiden. Kami yakin Yasonna Laoly telah berkonsultasi dengan presiden dan keputusan yang diambil pasti sesuai dengan undang-undang itu sendiri," kata Hasto di kediaman Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta, Senin (16/3).

Oleh karena itu, lanjut Hasto, hak angket yang sedang digalang sebagian anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tidak tepat. Menurut dia, setiap partai politik harus hati-hati dalam melayangkan hak angket.

"Hak angket adalah hak untuk melakukan suatu penyelidikan, terkait hak angket kepada Menkum HAM terhadap keputusannya soal partai Golkar tidak tepat juga, sebagai partai politik kita harus hati-hati betul menggunakan hak angket. Itu kan hak anggota, keputusan di paripurna," kata Hasto.

Sebelumnya, fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Sebabnya, Yasonna telah mensahkan PPP kubu Romahurmuziy dan mungkin selanjutnya Golkar kubu Agung Laksono.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan peringatan dari KMP yang dilayangkan sebelum hak angket digulirkan tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol tidak atas persetujuan Jokowi.