Hasrat politik Pangkostrad tak terbendung
Merdeka.com - Hasrat politik Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Edy Rahmayadi tak terbendung lagi. Pandangannya kini mengarah pada pertarungan untuk memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara. Dia semakin mantap melangkah menuju arena pertarungan dengan menanggalkan seragamnya sekaligus melepaskan jabatan strategisnya sebagai Pangkostrad.
Edy Rahmayadi sudah mengajukan pensiun dini sebagai Pangkostrad. Suratnya sudah disampaikan kepada Mabes TNI dan diperkuat dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Keputusannya pamit dari dunia militer tak bisa ditawar meski Panglima TNI Marsekal Hadi menganulir surat keputusan rotasi perwira di institusi TNI. Tidak ada lagi tawar menawar.
"Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi," katanya, Rabu (20/12).
Dia akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Demi keinginannya bertarung di Pemilihan Gubernur Sumut, jenderal bintang tiga ini rela pensiun dini. Ini sebagai konsekuensi sekaligus syarat mutlak yang harus dipenuhi. Sebab, gubernur merupakan jabatan politik dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan.
"Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar," paparnya.
Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya terjun ke dunia politik. Termasuk Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI tidak dalam posisi mengizinkan prajurit untuk mundur dari dunia militer dan merestui ikut kontestasi Pilkada.
"Pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya. Itu adalah hak prerogatif saya. Saya tak akan ngomong begini kalau saya belum izin Panglima TNI baik lisan maupun tulisan," tegasnya.
Keputusannya mundur dari TNI dan maju sebagai calon gubernur bukan tanpa perhitungan. Dia mengaku sudah mengantongi dukungan politik dari partai. Antara lain Gerindra, Hanura, PKS dan PAN. Bahkan, nama calon pendampingnya sebagai wakil gubernur sudah disebut. Yakni Musa Rajekshah. Dukungan politik yang paling jelas datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Setelah memilih dari sekian nama, Pak Prabowo sudah menetapkan mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di Pilgub Sumut 2018," Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada Rakorda Sumut di Tiara Convention, Medan, Sabtu (18/11).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak banyak berkomentar soal hasrat politik prajuritnya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hak anak buahnya untuk maju dalam Pilkada 2018. Panglima TNI juga tak bisa melarang keputusan yang sudah diambil.
"Ya haknya, ya haknya Pangkostrad (Letjen Edy Rahmayadi), ya karena hak memilih, hak yang sama dengan masyarakat," katanya usai mengikuti upacara apel persiapan Operasi Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal Hadi berpesan pada semua prajuritnya agar tidak terseret arus politik praktis. Jelang tahun politik, mantan Kasau ini mengingatkan prajuritnya untuk menjaga netralitas dan tak tergoda berpolitik. Dia berharap seluruh prajurit mempertahankan profesionalitas.
"Selanjutnya dalam waktu dekat kita menghadapi pesta demokrasi, Saya perintahkan kepada seluruh prajurit marinir untuk menjaga netralitas, dan tidak menyeret nyeret ke dalam politik praktis," imbuh Hadi di lapangan apel Kesatriaan Marinir Hartono Bhumi, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP: Koalisi Ganjar-Mahfud Solid Meski Ada Upaya Memecah Belah
Menurut Hasto, ada yang melakukan politik Divide et impera, bahkan dengan praktek-praktek politik uang.
Baca SelengkapnyaPerjalanan Hidup De Gadjah: Tak Punya Cita-cita Terjun ke Dunia Politik, Kini Pimpin Gerindra Bali
Di jajaran Ketua-ketua partai politik di Bali, Made Muliawan Arya bisa disebut sebagai yang paling muda usianya.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Waketum Gerindra Tuding Soal Kecurangan, Sekjen PDIP Balas Isu Dugaan Intimidasi
Hasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca Selengkapnya6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca SelengkapnyaKerap Pidato soal Pertahanan, AHY: Saya Enggak Berandai-andai Jadi Menhan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Yogyakarta, Kamis (18/1).
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Rakyat Lihat Rekam Jejak & Pengalaman saat Pilih Pemimpin
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan masyarakat harus melihat rekam jejak dan pengalaman ketika memilih pemimpin.
Baca SelengkapnyaSosok Hadi Eks Panglima TNI, Bintang Empat Kepercayaan Jokowi Pengganti Mahfud Md
Profil eks Pnaglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dikabarkan akan dilantik sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya