Merdeka.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB selama dua hari di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, menghasilkan beberapa poin strategis baik bagi internal PKB maupun eksternal. Mereka merekomendasikan tujuh poin penting sebagai hasil Mukernas ini.

"Kita telah memutuskan beberapa hal penting sebagai kebijakan dan keputusan bersama," terang Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, Jumat (6/2).

Adapun poin penguatan kader PKB dijelaskan Abdul adalah konsep kaderisasi, konsep penguatan mesin partai, konsep penguatan branding partai dan mengelola partai secara efisien dan produktif. Sementara itu, keputusan PKB sebagai rekomendasi politik terdiri dari tujuh poin penting.

"Pertama, menyangkut perubahan Undang-undang 1945 salah satu tentang DPD. Bagi PKB sepanjang tertuang dalam pasal UUD, maka PKB rekomendasikan untuk dihilangkan. Jika diberi kewenangan maka kita tetap setuju," jelas Abdul.

Selain DPD, pemilihan melalui mekanisme DPRD. Menurutnya, PKB menyarankan pemilihan gubernur oleh DPRD dinilai merupakan kearifan bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi.

"Kedua, Pilkada gubernur oleh DPRD, bupati oleh rakyat," katanya.

Sebagai implementasi dukungan penuh program Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran, PKB merekomendasikan bantuan membentuk kelompok kerja di desa.

"Ketiga, kita membantu Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi. DPW dan DPC akan membentuk pokja desa untuk sukseskan pembangunan dari pinggiran," imbuh dia.

Sementara itu, ramainya fenomena kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), PKB secara prinsipal keagamaan dan ideologi partai menolak LGBT. Namun demikian, Abdul mengatakan, secara pribadi meminta maaf dan tetap memberi ruang bagi kelompok LGBT namun meminta agar tak dipublikasikan.

"Keempat, PKB tolak perkawinan sejenis. Ini hasil rekomendasi," kata Abdul

Poin kelima hasil Mukernas ini adalah merekomendasikan kepada Pemerintah agar dana partai politik ditingkatkan. "Meminta Pemerintah agar dana parpol ditingkatkan. Ini solusi untuk Parpol sebagai pilar demokrasi," jelas dia.

Masalah narkoba yang kian marak turut mendapat perhatian PKB. Partai bernapaskan Islam ini akan mengadakan tes urine bagi semua kader PKB yang menjabat sebagai anggota DPR/DPRD. Ini merupakan poin keenam hasil Mukernas.

Poin terakhir adalah terkait masalah Gafatar dan paham radikalisme di Indonesia. PKB rencananya akan mengirimkan 1000 kiai kampung untuk membantu orang-orang memahami agama Islam secara benar.

"Ketujuh, PKB membantu Pemerintah untuk memahami agama secara baik dan benar PKB akan kirim 1000 kiai untuk mendampingi orang yang salah paham tentang agama agar kembali lurus. Kualifikasi kiai tidak main-main. Persoalan Gafatar tidak boleh main-main. Jangan hanya sampai di penampungan tapi kembali kepada pemikiran yang baik," pungkas dia.