Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum akan menyerahkan laporan tertulis terkait kejanggalan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 kepada BPN Prabowo-Sandiaga minggu ini. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya sudah bisa mengirimkan laporan itu jika proses penyusunan rampung dalam waktu cepat.

Menurutnya, laporan yang sudah tertulis akan diperiksa bersama-sama dengan BPN guna mengklarifikasi persoalan DPT invalid.

"Sedang kami susun laporannya. Laporan sedang kami selesaikan, karena banyak sekali, perlu waktu. Janjian kita sih hari Minggu, tapi kalau lebih cepat lebih baik," ujar Viryan, Jumat (12/4).

Berdasarkan fakta di lapangan, KPU menemukan data 17,5 juta tersebut cocok dengan DPT dirilis. Hal itu diketahui, usai KPU menelusuri bersama BPN dan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

"Kami temukan mereka valid dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.

Oleh karena itu, Viryan menilai adanya dorongan untuk menghapus 17,5 juta DPT diduga invalid ini adalah saran yang fatal. "Dihapus bagaimana? Ngapus 100 ribu saja bisa ribut," ujar Viryan.

Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.

Kejanggalan yang ditemukan seperti mereka yang lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar. Khususnya, 1 Juli dan 31 Desember. Selain itu, BPN Prabowo-Sandiaga juga mendesak KPU untuk menyoroti rentang usia pemilih di angka 17 dan 90 tahun yang masuk dalam dugaan 17,5 juta DPT invalid.

Sedangkan, Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) menuntut dihapusnya 17,5 DPT diduga invalid. Barisan ini terdiri dari, Amien Rais, Bactiar Nasir, Chusnul Mariyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Terutama yang invalid dan manipulatif. Itu masih ada waktu. Sekarang, di setiap TPS pun sudah ada nama-namanya. Tinggal nama-nama itu dihapus," kata Fadli Zon.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi dan pernyataan sikap bertema DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 9 April 2019.