Merdeka.com - Isran Noor ditunjuk menjadi Plt ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKIP) menggantikan Sutiyoso yang dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah menjabat Isran dianggap arogan sehingga muncul desakan agar menggantinya.

"Mulai bulan Oktober 2015 setelah Kongres, Isran Noor sudah enggak beres, enggak pernah masuk kantor, ngecamin orang, mecatin orang dari luar, membekukan pengurus seperti di Sulawesi, Sumatera, Papua," ujar Haris Sudarno kepada merdeka.com, Senin (29/8).

"Padahal pengurus di sana itu suaranya paling tinggi waktu Pemilu kemarin, contohnya Sumatera Utara tinggi," tambahnya.

Menurutnya, semua langkah Isran dilakukan tanpa alasan yang jelas. "Pecat sana sini seenaknya, pecat Sekjen tanpa proses, itu sudah berjalan sejak Desember. Harusnya ada proses untuk memecat itu, tak terkecuali anggota," tuturnya.

Kemudian, kata Haris, pengurus-pengurus PKPI baik tingkat pusat maupun provinsi ke Jakarta meminta agar Isran dipecat. Mereka juga sempat menghadap Ketua Dewan Penasihat Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. "Bilang ini harus dicopot, Pak Try hanya janji saja," tuturnya.

Selanjutnya, pada 13 Juni, 28 DPD dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi tak percaya datang ke Jakarta. "Pak Tri janji-janji terus akhirnya tanggal 23 Juli datang lagi ke Jakarta. Ini harus direspons, tapi tetap saja tak dijawab. Akhirnya disidang Muspim, diundang enggak direspons," tandasnya.

Haris merupakan purnawirawan mayor jenderal yang dikukuhkan menjadi ketua umum melalui Kongres Luar Biasa yang digelar di Hotel Grand Cempaka, 22-23 Agustus. Namun muncul dualisme karena kubu lain memunculkan Hendropriyono jadi Ketum melalui Kongres Luar Biasa PKPI digelar 27-29 Agustus di Hotel Millenium.

"Pak Try sudah membelot, sudah main sendiri saja sama Hendro ini. KLB mereka ini abal-abal. Bayangkan Hendro orang PDIP kok bisa masuk PKPI. Peserta KLB mereka abal-abal," tegasnya.