Merdeka.com - Revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibahas dalam sidang paripurna DPR pada Selasa (17/9). Setelah dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati akan meneruskan pembahasan ke tingkat dua.

"Revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Dalam rapat Baleg ini, dihadiri Ketua Baleg Supratman, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, serta perwakilan 10 fraksi di DPR. Sementara, pihak pemerintah diwakilkan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menpan-RB Syafruddin.

Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, keputusan rapat Baleg akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam rapat Badan Musyawarah. Setelah masuk Bamus, DPR bakal langsung memutuskan revisi UU KPK di sidang paripurna, Selasa (17/9).

"Akan dibawa ke Bamus baru disepakati di paripurna," ujar Masinton.

Dalam rapat Baleg pada Senin, 16 September, 10 fraksi memberikan pandangan terkait revisi UU KPK. Dalam pandangan mini fraksi, PKS dan Gerindra memberikan catatan terhadap revisi UU KPK terutama menyangkut dewan pengawas. PKS tidak setuju dewan pengawas sepenuhnya ditunjuk Presiden. Sementara Gerindra akan menyampaikan catatan dalam paripurna.

Tujuh fraksi; PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, PAN dan Hanura bulat sepakat revisi UU KPK. Sementara, fraksi Demokrat belum bersikap karena masih konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Menkumham Yasonna berharap UU KPK pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Dia berharap revisi UU tersebut dapat disetujui bersama agar tidak ada beda pandangan antar fraksi.

"Mengharapkan agar UU dapat disetujui bersama," kata politikus PDIP itu.