Hari Ini AHY akan Serahkan 6 Surat Rekomendasi Pilgub 2024

Demokrat menyerahkan 51 surat rekomendasi Calon Kepala Daerah (Cakada) dan tiga calon Gubernur untuk kontestasi Pilkada 2024-2029.

Hampir 50 persen calon kepala daerah yang sudah diumumkan PDI Perjuangan berasal dari kalangan internal.

AHY menyampaikan Partai Demokrat dalam waktu dekat akan mengebut proses penyerahan rekomendasi sembari memperhatikan dinamika politik.

DPP Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di 51 kabupaten/kota.

Waktu pengumuman itu akan disesuaikan dengan jadwal Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.

Salah satu yang menarik dari tujuh rekomendasi adalah bakal calon gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan bakal calon wakil gubernur Surya.

Pilkada 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Dari 370-an orang calon kepala daerah yang menerima rekomendasi, 200 di antaranya sudah ikut pelatihan sekitar 200 kepala daerah.

Ketujuh pasangan tersebut sebagian besar adalah kader tulen PDI Perjuangan.

Pilkada Serentak 2024 adalah salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Surat rekomendasi diberikan AHY secara langsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Dia menyebut, beberapa daerah prioritas tersebut memungkinkan diumumkan pada awal bulan depan.

Saat ini kasus tersebut masih berstatus penyelidikan. Oleh karena itu, ia belum membeberkan proses penyelidikan atas laporan dugaan tersebut.

Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah Prabowo menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dampak perang AS-Iran dan ancaman global.

Menurut dia, Aldi Taher merupakan salah satu tokoh panutan masyarakat yang rendah hati kepada siapa pun.

Aldi Taher mengatakan, dirinya resmi bergabung ke Partai Demokrat. Ucapan ini pun langsung membuat AHY tertawa.

Herman menjelaskan bahwa Musda menjadi fondasi penting dalam meraih kemenangan sekaligus bagian dari proses demokrasi lima tahunan.

HY mengimbau seluruh kader Demokrat di setiap tingkatan untuk menjaga soliditas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.