Merdeka.com - Partai Golkar secara resmi menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bergabungnya Golkar sudah barang tentu Presiden Jokowi harus memberikan imbalan berupa jatah menteri Kabinet Kerja.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana berharap nantinya Presiden Joko Widodo tak mengganti menteri yang berasal dari partainya maupun partai lain demi mengakomodir Partai Golkar.

"Pemerintahan Jokowi tidak boleh melupakan partai-partai yang terlebih dahulu mendukung. Sehingga tidak boleh merangkul yang baik tapi mengkhianati atau menyakiti pendukung lama," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (18/5).

Anggota Komisi X DPR ini berharap Golkar dapat mengisi posisi menteri yang diisi oleh kalangan profesional. Dia mencontohkan ada baiknya Presiden Jokowi mengganti menteri-menteri yang sering membuat gaduh, seperti Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang acapkali berseteru di ruang publik.

"Ya orang yang selama ini buat gaduh. Itu kan membuat terkurasnya tenaga dan pikiran Presiden. Dua-duanya (Rizal dan Sudirman) juga profesional kan. Menurut saya salah satunya. Jadi pak Rizal dan Sudirman ini kalau dibiarkan bersama sampai kapanpun akan seperti itu. Jadi salah satunya mesti dikorbankan," katanya.

Dadang meyakini apabila Presiden Jokowi memutuskan mencopot menteri dari kalangan profesional demi mengakomodir Partai Golkar hal itu akan membuat komposisi yang baik di pemerintahan. Sebab, apabila mencopot menteri dari partai dan menggantinya dengan sosok dari partai yang baru bergabung hal itu akan membuat suasana kabinet menjadi terganggu.

"Walaupun itu prerogatif Presiden. Kuncinya itu, tidak boleh membuat sakit hati tapi memberikan porsi yang proporsional pada pendatang baru. Itu baru negara stabil," tukasnya.