Hanura resmi dukung Jokowi di Pilpres 2019
Merdeka.com - Partai Hanura resmi mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden periode 2019-2024. Dukungan tersebut diungkapkan saat Rapat Pimpinan Nasional I tahun 2017 setelah 34 DPD Partai Hanura secara bulat memberikan dukungan itu.
"Kamis (3/8) malam, saya bertemu 34 ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, dan mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024," ujar Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8).
Dukungan diberikan setelah sebelumnya partai melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura pada Desember 2016, partai tersebut mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di Pemilu Presiden 2019.
OSO menjelaskan sebagai parpol pendukung pemerintah, Hanura komitmen mengawal program-program pembangunan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
OSO mengatakan Hanura sebagai parpol pendukung pemerintah tetap berkomitmen atas sikap politiknya tersebut sehingga akan terus mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hanura, lanjut OSO, juga memberi dukungan terhadap keputusan pemerintah terkait Perppu Pembubaran Ormas yang anti-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bagi Hanura, Pancasila sebagai ideologi sudah final. Membubarkan ormas yang menolak Pancasila adalah konstitusional," ujarnya.
OSO juga memastikan Hanura tidak akan 'selingkuh' dengan partai lain dan melakukan perbuatan yang menjegal kebijakan pemerintah.
"Hanura sebagai anggota koalisi pemerintahan, tidak akan melakukan perbuatan yang menjegal teman apalagi 'menggunting dalam selimut'," ucapnya.
Partai Hanura akan melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I bertempat di Kuta, Bali pada tanggal 4-5 Agustus 2017.
Rapimnas I akan membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak, yang akan dihadiri oleh unsur peserta dan peninjau.
Rapimnas I juga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agenda politik strategis nasional baik internal seperti agenda politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu-Pilpres 2019.
Selain itu secara eksternal, yang kemudian itu akan menjadi sikap politik Partai Hanura, baik dalam hal kepartaian maupun keIndonesiaan. Seperti diberitakan Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo-Gibran Semalam, Ucapkan Selamat Menang Pilpres 2024
Jokowi bertemu dengan Prabowo dan putra sulungnya pada Rabu malam (14/2).
Baca SelengkapnyaTim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Debat Politisi Suasananya Panas, tapi Rakyat Santai Saja
Menurut Jokowi, masyarakat di desa dan daerah justru santai-santai saja menghadapi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaUntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan
Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya