Merdeka.com - Partai Hanura mengaku belum membahas siapa yang akan menjadi calon pimpinan DPR mendatang. Sebab, pihaknya masih melakukan gugatan UU MPR , DPR , DPR dan DPD ke MK lantaran tak setuju dengan beberapa pasal khususnya soal pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui sistem paket.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR , Saleh Husin mengatakan, pihaknya belum membicarakan posisi pimpinan, termasuk kepada koalisi Jokowi - JK. Hal ini berbeda dengan partai koalisi Merah Putih yang sudah memunculkan sejumlah nama sebagai calon ketua DPR .

"Hal ini dikarenakan kami sejak awal memang tidak setuju dengan UU MD3 yang terlalu dipaksakan untuk disahkan waktu itu dan sementara kan ada beberapa pihak yang sedang mengajukan gugatan ke MK jadi kita lihat nanti perkembangannya, toh masih cukup waktu untuk mengambil sikap," kata Saleh dalam pesan singkatnya, Senin (18/8).

Terlebih lagi, dia masih yakin jika koalisi Jokowi-JK tidak hanya cukup pada PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI. Dia yakin, setelah putusan MK pada 21 Agustus nanti bakal ada partai yang bergabung.

Karena itu, Saleh menyatakan, konstelasi politik di DPR masih sangat cair. Pihaknya pun belum mau membahas masalah calon pimpinan DPR .

"Di samping itu juga pasca penetapan putusan MK tanggal 21 Agustus terkait pilpres akan merubah konstelasi peta politik nasional, jadi semuanya masih cair dan kami tetap konsisten bersama teman-teman koalisi Jokowi-JK untuk memperjuangkannya," tegas dia.