Merdeka.com - Kerusuhan pencoblosan pemilu presiden di Hong Kong, Minggu (6/7) kemarin dianggap sebagai realita bahwa ada upaya untuk mematikan demokrasi di Indonesia. Sebab, sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong khususnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena TPS sudah ditutup.

Satgas Relawan Anti Pilpres Curang dan Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra mencium adanya upaya sistematis dan masif untuk membatasi hak warga negara menggunakan hak pilihnya. Rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dituding di balik semua ini.

"Ketidaksiapan para staf KJRI Hong Kong adalah kebetulan yang disengaja. Jadi bukan kesalahan tetapi rencana sistematis," kata Guruh Soekarnoputra di Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (8/7).

Kemudian, lanjut dia, intimidasi di berbagai daerah di Indonesia, praktik politik uang dan keberpihakan aparat pemerintah sangatlah kentara. "Pembunuhan demokrasi di Hong Kong, telah menjadi bukti valid dan lengkap, betapa rezim SBY telah melakukan kecurangan secara terencana dan masif," jelasnya.

Karena itu, pihaknya bakal mengambil sikap dan langkah-langkah. Di antaranya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) diminta menjadi pengawas pemilu di seluruh Indonesia.

"Inilah pengabdian tertinggi PBB kepada rakyat Indonesia yang kini sungguh mendambakan perubahan, melalui pilpres yang jujur dan adil," terangnya.

Selanjutnya, tegas Guruh, apabila pilpres berlangsung curang, pihaknya meminta PBB agar meminta kepada semua negara anggota PBB untuk tidak menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang.

"Jangan menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang dan lembaga-lembaga internasional lainnya," tandasnya.