Gubernur Jateng dan Wali Kota Solo sepakati netralitas PNS
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Rudy bersepakat diadakannya deklarasi netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang Pilgub Jateng 26 Mei mendatang. Pernyataan tersebut dinyatakan secara terpisah usai keduanya menghadiri acara peletakan batu pertama, pembangunan Grand Saripetojo Hotel, di Solo, Jawa Tengah.
Menurut Bibit, deklarasi tersebut penting untuk menunjukkan netralitas PNS. Kendati demikian, baik Bibit maupun Rudy belum menentukan kapan waktunya.
"Deklarasi netralitas PNS itu perlu, nanti dilaksanakan. Ya menunggu waktunya, ora usah kesusu (buru-buru). Wong Solo apa-apa kesusu," ujar Bibit di Solo, Sabtu (27/4).
Sementara itu, Rudy memandang perlu adanya deklarasi PNS. Hal itu diharapkan dapat menjaga iklim pemerintahan tetap kondusif sebelum dan selama pilgub.
"Saya setuju dengan pak Gubernur. PNS harus netral dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tapi tentu bukan dari saya, saya kan bukan PNS, biar nanti pak Sekda," pungkas Rudi.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaTak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaKASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya