Merdeka.com - Keputusan wakil ketua Mahkamah Agung, Suwardi melantik dan mengambil sumpah Oesman Sapta Odang dan dua wakilnya sebagai pimpinan DPD membuat organisasi wanita Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) angkat bicara. GPPI berharap, bisa berkonsultasi dengan pimpinan MA.

Koordinator GPPI, Rita Kalibonso berharap diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan pimpinan MA membahas pembatalan pelantikan pimpinan DPD yang baru. Dia menilai, OSO dan wakilnya Nono Sampono serta Damayanti Lubis tak sah pimpin DPD.

"Pelantikan ini cacat hukum, jadi perlu dikoreksi lagi kalau bisa dibatalkan," imbuh Rita saat ditemui di Komnas Perempuan, Jakarta pada Minggu (9/4).

Dia menambahkan, hal ini perlu dibahas karena bisa mencederai sistem demokrasi Indonesia. "Memangkas masa jabatan 2,5 tahun sudah jelas itu melanggar hukum yang sudah ada, hal tersebut dapat mencoreng Lembaga Negara di Indonesia," tambahnya.

Rita dan organisasinya yang mengerti dengan permasalahan tersebut ingin mengungkapkan aspirasinya yang sangat kecewa terhadap tindakan wakil ketua MA tersebut. "Sekali lagi kami tekankan, aspirasi kami ingin didengar oleh pimpinan MA," ujarnya.

Menurutnya, pemilihan tiga pimpinan baru DPD itu tidak kuat hukum, jumlah keseluruhan anggota yang hadir dalam sidang tersebut tidak mencapai setengahnya.

"Menurut kami itu tidak sah, karena kalau ada pemilihan ketua baru harus ada separuh anggota, ini saja cuma ada 37 dari 132 anggota," pungkasnya.

Rita bersama GPPI berharap, permintaannya untuk berkonsolidasi dan bertemu langsung dengan pimpinan MA dapat dikabulkan. "Kami yakin Hakim Agung, Hatta Ali mengerti prosedur hukum sebagaimana mestinya. Kami harap ia mengabulkan aspirasi kamu untuk mengoreksi serta membatalkan pelantikan tiga pimpinan baru DPD," tutupnya.