Golkar yang usulkan Tantowi Yahya jadi Dubes

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menunjuk sejumlah nama duta besar untuk bertugas mulai 2017 nanti. Nama-nama menteri hingga politisi diproyeksikan untuk bertugas di negara-negara sahabat, salah satunya Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi dubes di Selandia Baru.

Tantowi mengatakan, penunjukannya sebagai calon duta besar adalah usulan dari Partai Golkar. Usulan Partai Golkar, kata dia, telah disetujui oleh Presiden dan akan disampaikan ke Kementerian Luar Negeri.

"Saya jalur nomor dua, usulan parpol. Diusulkan Partai Golkar untuk dipertimbangkan presiden sebagai calon dubes. Alhamdulillah presiden menyetujui itu. Proses selanjutnya pengiriman nama ke Kemenlu. Prosesnya cukup lama hingga ditetapkan ada 23 pos yang kosong. Salah satunya diberikan kader Golkar," kata Tantowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Tantowi menjelaskan, ada tiga jalur penunjukan sebagai duta besar. Pertama melalui rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. Jalur ini, menurutnya, para diplomat telah cukup waktu dan tingkatan untuk dijadikan duta besar.

"Jalur dubes kan ada tiga. Pertama dari Kemenlu yang diajukan adalah para diplomat yang jenjang karir eselonisasi dan dari sisi waktu sudah sepantasnya sudah waktu dicalonkan jadi dubes," jelasnya.

Jalur kedua melalui partai politik. Tantowi berujar, partai-partai memiliki hak untuk mengajukan kadernya yang dianggap berkualitas untuk dijadikan duta besar kepada Presiden. Terakhir, rekomendasi langsung dari Presiden.

"Kedua dari jalur parpol. Parpol punya kesempatan untuk memajukan kadernya yang dianggap mampu untuk dipertimbangkan presiden sebagai calon duta besar. Ketiga dari meja presiden. Presiden punya hak memilih siapapun yang pantas untuk jadi kepala perwakilan RI di negara sahabat," terang dia.

Politisi Golkar ini membantah, jika penunjukan dirinya sebagai duta besar sebagai bentuk bagi-bagi jatah kekuasaan. Dia mengklaim Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih perwakilan RI di negara sahabat meski dari usulan partai.

"Tidak semua parpol pendukung pemerintah dapat jatah. Ini permasalahan peluang yang diberikan presiden, kata akhirnya presiden. Presiden punya hak sepenuhnya untuk mengendorse atau di usulan dari partai pendukung tersebut," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku telah memahami tugas pokok sebagai duta besar. Apalagi, lanjut dia, komunikasi antara Komisi I dan Kemenlu telah terjalin dengan baik.

"Selama 7 tahun di komisi I tugas saya melakukan pengawasan di Kemenlu. Memberi saya gambaran lah dari tupok kepala perwakilan di lndonesia seperti apa. Ditambah komunikasi intensif dan kemenlu baik rapat kerja di komisi I maupun kunjungan kerja ke luar negeri. Insya Allah kalau tugas-tugas pokok saya mengerti," pungkasnya.