Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar DPR RI sepakat jika pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditunda dulu. Ini menanggapi permintaan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, ada 11 klaster dalam RUU Ciptaker. Klaster ketenagakerjaan cuma salah satunya.

"Kan begini, di dalam RUU Cipta Kerja ini kan ada 11 klaster. Tentunya kalau naker (ketenagakerjaan) itu kan hanya satu klaster," katanya kepada Merdeka.com, Jumat (24/4).

Dia mengaku, tidak masalah jika klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya. Sambil mencari waktu yang tepat untuk kembali membahas klaster tersebut.

"Karena itu, kita tentunya sepakat untuk melakukan penundaan itu. Namun nanti pada saat yang tepat, baru kita bahas," imbuhnya.

Menurut anggota komisi IV ini, persoalan tenaga kerja memang merupakan permasalahan serius. Ini juga menjadi poin yang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

"Karena ini kan masalah persoalan pekerja ini kan menjadi persoalan serius. Kan ini ada yang pro ada yang kontra. Kedua, pekerja ini kan jumlahnya kan hanya sekitar 30-40 persen atau yang banyak itu kan sektor informal 70 persen lebih," ujarnya.

Selain itu, pertimbangan soal merebaknya pandemi Covid-19 pun patut menjadi perhatian semua pihak. Termasuk DPR. "Nah situasi kondisi bangsa seperti ini kita kan harus pikirkan semua nasib rakyat ini," tandasnya.

Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg( DPR RI menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja. Hal ini menanggapi ramainya perbincangan masyarakat terkait RUU tersebut.

"Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya," ujar Puan kepada wartawan, Kamis (23/4).

Menurutnya, pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.

"Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan," tegasnya.

Sementara terkait pembahasan Perppu No 1 Tahun 2020, politikus PDIP ini menyatakan DPR akan mengikuti mekanisme pembahasan yang ada di DPR. "DPR mempunyai waktu 90 hari setelah Perppu itu diserahkan pemerintah, untuk membahas dan menyatakan sikapnya setuju atau tidak setuju. Ini sudah masuk mekanisme dan apa yang kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada," katanya.

DPR Fokus Penanganan Pandemi Covid-19

Menurut Puan, penundaan pembahasan pasal-pasal Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dilakukan agar DPR Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran pada penanganan pandemi Corona.

Puan juga memastikan DPR tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap menjaga protap kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. "Jadi semua tugas yang ada di komisi dilakukan dengan protap waspada corona sesuai dengan tata tertib dan tata cara masing-masing. Dalam artian melakukan tugas-tugasnya secara virtual , kerja-kerja terkait penanganan covid-19 tetap dilaksanakan di komisi masing-masing." terangnya.

Menurut Puan, setiap hari komisi-komisi di DPR melakukan rapat-rapat kerja yang dipimpin minimal oleh 2 orang pimpinan komisi. "Mereka hadir secara fisik di komisi dalam melaksanakan rapat-rapat virtual dengan mitra kerjanya," tandasnya.