Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Melchias Marcus Mekeng menyampaikan, pemerintah tidak bisa pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim tanpa undangan-undang. Sebab, anggaran tak bisa dikucurkan tanpa ada Undang-Undang yang mengaturnya.

"Gak bisa main anggarkan tanpa ada undangan-undang. Kalau nggak nanti penggunaannya kan menyalahkan undangan-undang," katanya saat ditemui di Nusantara II, Komplek Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).

Menurut Mekeng, penggodokan undangan-undang tak akan memakan waktu yang lama. Asalkan mayoritas parpol di DPR menyetujui hal itu.

"Kalau proses pembangunan lima tahun juga sudah jadi. Selama dijalankan dengan benar dan anggarannya dipersiapkan," ujar Mekeng.

Mekeng menilai, kemungkinan bisa saja ada campur tangan swasta dalam pembangunan ibu kota baru itu. Namun, lanjutnya, jika pemerintah bisa dan dirasakan anggarannya cukup, maka pemerintah sendiri pun bisa.

Akan tetapi, bilamana tidak pun, kata Mekeng, swasta bisa membangun ibukota baru itu dengan nanti skema sewa. Yaitu pemerintah menyewa gedung yang dibangun swasta tersebut, dan pemerintah menganggarkan dana sewanya dalam anggaran.

"Pemerintah menyewa dulu. Tanahnya tetap kita punya. Setelah 30 tahun bangunannya dimiliki pemerintah," paparnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini