Golkar 'Pasang Badan' Dukung Kartu Prakerja Karena Airlangga Menko Ekonomi

Senin, 4 Mei 2020 16:39 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Golkar 'Pasang Badan' Dukung Kartu Prakerja Karena Airlangga Menko Ekonomi kartu prakerja. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar jika Golkar'pasang badan' mendukung program kartu Prakerja. Sementara parpol lainnya, seperti PDIP, Gerindra dan NasDem mengkritik keras program pelatihan online kartu prakerja.

Golkar, kata dia, memang sulit mengkritik kartu Prakerja. Sebab, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto merupakan Menko Perekonomian. Program tersebut diluncurkan Airlangga yakni kartu Prakerja.

"Golkar sulit lakukan kritik karena program kartu prakerja berada di wilayah Menko Perekonomian yang dipimpin ketua umum Golkar. Tentu ini pertimbangan masuk akal dari diamnya Golkar di antara parpol lainnya," jelas dia kepada Merdeka.com, Senin (4/5).

1 dari 2 halaman

Munculnya kritik dari partai-partai pendukung pemerintah, lanjut Dedi, dapat dibaca sebagai pudarnya soliditas koalisi pendukung pemerintah. Keadaan tersebut menurut dia, mengkhawatirkan.

"Kritik yang dilayangkan mitra koalisi menandai pudarnya soliditas, dan ini mengkhawatirkan mengingat masa periode pemerintahan ini belum lama.

Jika menghitung dampaknya pada popularitas Golkar, jelas Dedi, posisi Golkar tersebut bisa saja menguntungkan. Sebab program kartu Prakerja merupakan program yang populis.

"Momentum yang mengemuka memang dominan pada kritik, tetapi berharap mendapat porsi popularitas signifikan rasanya masih jauh karena konsentrasi publik terpecah di masa wabah. Untuk itu, melayangkan kritik bisa saja mendulang simpati, tetapi diamnya Golkar juga berpotensi menguntungkan karena program prakerja bisa bernilai populis," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Kiritik PDIP, Gerindra dan NasDem

Kritik pelatihan online di kartu prekarja juga datang dari PDIP, partai penguasa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.

"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman di rapat yang sama.

Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti. Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini. [rnd]

Baca juga:
Kartu Prakerja Janji Kampanye Jokowi, Alasan Golkar Pasang Badan Mendukung
Pro Kontra Kartu Prakerja di Kubu Jokowi Potret 'Cacat Bawaan' Sistem Politik
PSI Meminta Pemerintah Kaji Ulang Program Kartu Prakerja
Ini Penjelasan Istana soal Kartu Prakerja Dituding tak Berfaedah
DPR Dinilai Terlambat Kiritisi Program Kartu Prakerja
Pemerintah Disarankan Gunakan Sistem Kuota Untuk Pemberian Kartu Prakerja

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini