Merdeka.com - Surat permohonan rehabilitasi nama baik Ketua umum Setya Novanto (Setnov) yang diajukan Fraksi Partai Golkar telah dikabulkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD berpegang pada keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan bukti rekaman Sudirman Said ilegal.

Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Partai Golkar yang juga loyalis Setnov, Ridwan Bae menilai MKD memang pantas dan wajib mengabulkan upaya pemulihan nama baik Setnov. Sebab, tuduhan 'permufakatan jahat' telah membuat nama baik Setnov tercemar.

"Itu layak, harus, dan wajib hukumnya memulihkan nama baik Pak Setnov. Jangan lupa kita telah mempermalukan nama baik pak Setnov di mata nasional bahkan internasional," kata Ridwan saat dihubungi, Rabu (28/9).

"Kalau perlu MKD harus berani mengungkapkan kelemahan sistem dan harus bertanggung jawab, untuk memulihkan nama Pak Setnov. Bahkan MKD sebagai wujud pemulihan nama baik Pak Setnov," sambungnya.

Bahkan, menurut Ridwan, selain merehabilitasi nama baik, MKD dirasa perlu mengusulkan kepada Partai Golkar agar jabatan sebagai Ketua DPR kembali ke tangan Setnov. "MKD wajib meminta kepada Partai Golkar agar Pak Setnov kembali diusulkan Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR RI," tegas Ridwan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengeluarkan surat keputusan (SK) pengabulan peninjauan kembali pengaduan Sudirman Said atas rekaman kasus 'Papa Minta Saham'. Surat keputusan itu telah ditandatangani langsung oleh Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad.

Keluarnya surat itu sebagai tindaklanjut dari surat permohonan rehabilitasi nama baik Ketum Setya Novanto yang diajukan Fraksi Partai Golkar pada (19/9) lalu.

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding membenarkan keluar surat keputusan itu. Keputusan itu diambil melalui persidangan MKD pada 27 September 2016 lalu.

"Iya sudah, kemarin. Jadi memang ada rapat di MKD menindaklanjuti permohonan Pak Setnov ke MKD untuk peninjauan kembali terhadap proses persidangan yang dilakukan MKD sidang atas pengaduan Sudirman Said bukti rekaman," kata Sudding saat dihubungi, Rabu (28/9).

Sudding mengatakan keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) menunjukkan Setnov tidak bersalah sekaligus alat bukti rekaman percakapan tersebut ilegal.

Keputusan MK ini, katanya, dijadikan dasar pertimbangan bagi MKD mengambil keputusan untuk mengabulkan permintaan pemulihan nama baik Setnov.