Golkar minta Mendagri urungkan niat jadikan dua jenderal Polri sebagai Pj Gubernur
Merdeka.com - Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, menuai polemik. Ada yang beranggapan bahwa langkah ini bagian dari strategi politik Jokowi. Tidak hanya itu, keputusan tersebut dinilai tidak elok karena menyeret Polri dalam politik praktis.
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily meminta Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan penunjukan dua Jenderal polisi aktif menjadi Penjabat (PJ) Gubernur. Sebab, anggota kepolisian harus selalu netral.
"Oleh karena itu, kami meminta agar Mendagri mengurungkan kebijakan tersebut. Jangan menyeret kembali institusi negara yang seharusnya netral untuk kepentingan politik Pilkada," kata Ace saat dihubungi, Jumat (26/1).
Dalam pandangannya, alasan Mendagri menunjuk dua jenderal aktif menjadi Pj dengan pertimbangan keamanan, tidak masuk akal. Sebab, setiap daerah sudah ada aparat yang bertugas menjaga keamanan daerah.
"Jika alasan Mendagri penunjukan Penjabat Gubernur itu soal keamanan, bukankah di masing-masing Provinsi ada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang memang tugas pokok dan fungsinya menjadi alat negara untuk menjaga keamanan? Lalu apa peran Kapolda?," ujarnya.
Ace pun meminta Mendagri tidak memaksakan diri menempatkan polisi sebagai pejabat pemerintah daerah.
"Tugas Penjabat Gubernur itu bukan menjaga keamanan tapi menjalankan tugas-tugas Pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dua hal yang berbeda," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaDua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSetelah ditetapkan tersangka, Bripka ED, polisi pengemudi Alphard yang ancam warga ditahan di sel khusus.
Baca SelengkapnyaPolri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang menuju pelabuhan Merak
Baca SelengkapnyaLuhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaAirlangga juga yakin Golkar memperoleh 100 lebih kursi DPR RI.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca Selengkapnya