Merdeka.com - Golkar meminta Anies Baswedan mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) ingin mengubah Konstitusi. Sebab, Golkar menilai pernyataan Anies tersebut berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

"Jangan timbulkan tafsir politik apalagi ini bisa mengarah ke personal. Nggak jelas siapa, belum tentu juga yang diduga betul. Itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru di elite. Bisa jadi polemik di publik. Bisa ganggu segala macam. Sekarang konsentrasi kita butuh energi besar lho," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat menghadiri pengajian akbar keluarga besar Partai Golkar, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3).

Doli berharap para elite politik tak memberikan pernyataan yang membuat gaduh di tengah tensi politik tinggi menjelang Pemilu 2024. Dia berharap seluruh tokoh politik agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat terlebih pernyataan tersebut justru menyerang secara personal.

"Pasca-pandemi kita belum selesai. Pemulihan ekonomi harus dijaga. Lalu persiapan Pemilu yang energinya juga cukup besar. Jadi sebisa mungkin lah menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," ujar Doli.

Airlangga Hartarto Ajarkan Taat Konsitusi

Doli menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga selaku Menko Perekonomian tak tersinggung atas pertanyaan Anies tersebut. Bahkan Doli menegaskan, Airlangga selalu mengajarkan jajaran di Partai Golkar agar taat konstitusi. Salah satu contohnya yang menolak perihal penundaan Pemilu 2024.

"Saya di Komisi II diinstruksikan panggil KPU, pemerintah, mendagri, dan lain-lain untuk memastikan pemilu on the track sesuai konstitusi, pemilu 1 kali dalam 5 tahun. 2024, jelas. Hari ini kita kumpulkan visioner untuk menangkan Golkar di 2024. Terus terbuka tertutup. Pak Airlangga malah konsolidasi 8 parpol supaya aturan main sekarang sesuai dalam uu sekarang. Jadi saya rasa kalau menko Airlangga sejauh ini selalu ajarkan kita taat konstitusi," kata Doli.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menambahkan, hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bisa mengubah konstitusi.

"Yang bisa mengubah konstitusi ya MPR. Sesuai UUD yang bisa mengubah ya MPR," kata Ketua MPR ini.

Anies Ungkap Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com